Harapan Sri Mulyani: Joe Biden Mau Diajak Rembukan Pajak Digital
Senin, 01 Februari 2021 - 19:34 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia bertekad konsesus terkait aturan pajak perusahaan digital dunia bisa terealisasi. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penarikan pajak digital asing.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan pajak perusahaan digital sangatlah sengit, ditambah lagi aksi pemerintahan Amerika Serikat (AS) sebelumnya (Donald Trump) yang memilih keluar dari pembahasan.
"Waktu itu AS tiba-tiba withdraw atau tiba-tiba menarik kembali keseluruhan proses tiba-tiba tidak mau mengikuti. Nah kita berharap sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu," ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Tanam Duit di SWF Dana Abadi RI, Sri Mulyani Guyur Insentif Pajak
Menurutnya pada forum G20 mendatang, AS di bawah pemerintahan baru, yakni pemerintahan Presiden Joe Biden mau diajak membahas pajak digital. "Kita berharap sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu," tuturnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan pajak perusahaan digital sangatlah sengit, ditambah lagi aksi pemerintahan Amerika Serikat (AS) sebelumnya (Donald Trump) yang memilih keluar dari pembahasan.
"Waktu itu AS tiba-tiba withdraw atau tiba-tiba menarik kembali keseluruhan proses tiba-tiba tidak mau mengikuti. Nah kita berharap sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu," ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Tanam Duit di SWF Dana Abadi RI, Sri Mulyani Guyur Insentif Pajak
Menurutnya pada forum G20 mendatang, AS di bawah pemerintahan baru, yakni pemerintahan Presiden Joe Biden mau diajak membahas pajak digital. "Kita berharap sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu," tuturnya.
Lihat Juga :
