Kumpulkan Pemda, Menko Airlangga Bahas Pembatasan Skala Mikro
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartato. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menggelar rapat dengan pimpinan daerah malam ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 membahas pembatasan skala mikro yang hasilnya nanti akan langsung dilaporkan ke Presiden Joko Widodo untuk menentukan langkah berikutnya.
"Pemerintah akan rapat dengan pimpinan daerah malam ini. Diharapkan kegiatan yang berskala mikro ini bisa segera untuk dioperasionalisasikan dan ini sedang disiapkan secara keseluruhan," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2/2021).
Menurut dia, prinsipnya arahan presiden adalah kegiatan penanganan bisa efektif agar angka kasus positif Covid-19 turun dan ekonomi tetap bisa naik menuju positif di kuartal pertama.
"Kita lihat beberapa daerah alami penurunan yakni Jakarta, Jateng dan DKI dalam seminggu terakhir. Tapi Presiden inta supaya lebih mikro lagi, levelnya bukan di kabupaten-kota tapi sampai kecamatan-kelurahan-desa, RT-RW," katanya.
Dia menambahkan, pembatasan ini masih berdasarkan keseimbangan antara rem dan kenaikan angka pandemi Covid-19. "Pada saat yang sama agar mampu mendorong perekonomian kita ke jalur positif. Itu arahan Presiden yang perlu diterjemahkan untuk kelanjutan kegiatan penanganan Covid ini," jelasnya.
"Pemerintah akan rapat dengan pimpinan daerah malam ini. Diharapkan kegiatan yang berskala mikro ini bisa segera untuk dioperasionalisasikan dan ini sedang disiapkan secara keseluruhan," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/2/2021).
Menurut dia, prinsipnya arahan presiden adalah kegiatan penanganan bisa efektif agar angka kasus positif Covid-19 turun dan ekonomi tetap bisa naik menuju positif di kuartal pertama.
"Kita lihat beberapa daerah alami penurunan yakni Jakarta, Jateng dan DKI dalam seminggu terakhir. Tapi Presiden inta supaya lebih mikro lagi, levelnya bukan di kabupaten-kota tapi sampai kecamatan-kelurahan-desa, RT-RW," katanya.
Dia menambahkan, pembatasan ini masih berdasarkan keseimbangan antara rem dan kenaikan angka pandemi Covid-19. "Pada saat yang sama agar mampu mendorong perekonomian kita ke jalur positif. Itu arahan Presiden yang perlu diterjemahkan untuk kelanjutan kegiatan penanganan Covid ini," jelasnya.
(fai)
Explore More