Bisnis Pertukaran Awak Kapal Potensial Datangkan Penerimaan Rp10 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengincar potensi penerimaan negara dari layanan pertukaran awak kapal (crew change) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Basilio D. Araujo.

Pihaknya juga menyepakati dibukanya lima pelabuhan titik crew change, yakni di Batam, Merak, Tanjung Priok, Benoa dan Makassar.

"Jadi Indonesia bisa dapat potensi pendapatan negara antara Rp5 triliun-Rp10 triliun kalau kita bisa layani fasilitas turun naiknya pelaut," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (17/2/2021). ( Baca juga:Berpotensi Sumbang Devisa 150 Triliun, Kementeriannya Luhut Beri Perhatian Khusus ke Pelaut )

Dia mencontohkan hitungan estimasi penerimaan negara dari kegiatan crew change di Batam atau Selat Malaka yang setiap tahun dilewati sekitar 90 ribu kapal. Kemudian, kata dia dengan estimasi ada lima hingga 10 awak kapal yang naik turun, dengan pengeluaran satu orang sekitar Rp5 juta, maka negara bisa memperoleh Rp2 triliun hingga Rp5 triliun setiap tahun.

"Itu baru di Selat Malaka, padahal sebenarnya potensi di Selat Malaka bisa lebih dari itu. Dan potensi di Selat Malaka sekarang bisa lakukan penukaran awak kapal antara 200-300 orang," ungkap dia.

Dia menjelaskan potensi serupa juga disasar di titik crew change lain di mana estimasi kapal yang melintas di Merak mencapai 56 ribu kapal. Seperti di Bali 30 ribu kapal dan di Makassar 20 ribu kapal.

"Hal ini baru manusianya, belum soal bunkering atau minyak. Belum bicara provision atau perbekalan kapal. Jadi potensinya lebih besar dari USD100 miliar," jelas dia. ( Baca juga:Polisi Tetapkan Artis Jennifer Jill Tersangka Penyalahgunaan Narkoba )

Dia juga menambahkan peluang bisnis pertukaran awak kapal dibidik sejak Indonesia ikut mengambil komitmen dalam Joint Ministerial Statement of The International Maritime Virtual Summit on Crew Changes pada Juli 2020.

"Dengan memfasilitasi pertukaran awak kapal, pemerintah berharap bisa menggerakkan perekonomian daerah di masa pandemi sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) yang terlibat aktif untuk ikut mencari solusi bagi masalah global," tandas dia.