Tantangan Defisit APBN di Mata Ekonom, Bakal Ada yang Dikorbankan
loading...
Pemerintah akan melakukan perubahan APBN lagi di tahun ini dengan mengurangi belanja dan menyesuaikan target penerimaan. Kalau seperti itu, mau tidak mau ada anggaran yang harus kita korbankan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi dari INDEF, Nailul Huda mengatakan pemerintah sejatinya sudah diberi kelonggaran untuk memperbesar defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Tapi memang fokusnya defisit ini tidak boleh membesar dan mengecil seiring dengan program pemulihan ekonomi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN hingga Januari 2021 tercatat mencapai Rp45,7 triliun atau 4,5% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.006,4 triliun. Realisasi defisit anggaran itu setara dengan 0,26% PDB.
"Tapi saya lihat sepertinya pengeluaran pemerintah untuk PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional ) membesar, namun di satu sisi penerimaan pajak belum pulih juga. Artinya defisit terancam melebar," kata Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Dia melihat pemerintah akan melakukan perubahan APBN lagi di tahun ini dengan mengurangi belanja dan menyesuaikan target penerimaan. Kalau seperti itu, mau tidak mau ada anggaran yang harus kita korbankan.
"Menurut saya anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel masih bisa dipangkas. Kemudian anggaran infrastruktur seharusnya bisa dipangkas juga. Termasuk dana SWF juga bisa dipangkas," tambahnya.
Sementara itu Chief Economist TanamDuit, Ferry Latuhihin mengingatkan, pandemi Covid-19 saat ini jelas menjadi sumber dari masalah likuiditas. Karena ada penurunan permintaan dan penawaran akibat dibatasinya mobilitas masyarakat.
"Dan untuk menahan defisit jelas dibutuhkan peran Pemerintah dan Bank Indonesia melalui instrumen surat utang dan Quantitative easing. Kedua instrumen tersebut sangat penting untuk menjembatani ekonomi nasional. Setidaknya hingga program vaksin mencapai herd immunity," kata Ferry.
Tapi, dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan juga dengan menggunakan program stimulus pemerintah untuk mengganjal defisit pemasukan. "Kemudian bisa ditambah dari SWF yang dikombinasikan dengan program pembangunan seperti industri mineral. Ini akan semakin menarik investasi dunia," terangnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN hingga Januari 2021 tercatat mencapai Rp45,7 triliun atau 4,5% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.006,4 triliun. Realisasi defisit anggaran itu setara dengan 0,26% PDB.
"Tapi saya lihat sepertinya pengeluaran pemerintah untuk PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional ) membesar, namun di satu sisi penerimaan pajak belum pulih juga. Artinya defisit terancam melebar," kata Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Dia melihat pemerintah akan melakukan perubahan APBN lagi di tahun ini dengan mengurangi belanja dan menyesuaikan target penerimaan. Kalau seperti itu, mau tidak mau ada anggaran yang harus kita korbankan.
"Menurut saya anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel masih bisa dipangkas. Kemudian anggaran infrastruktur seharusnya bisa dipangkas juga. Termasuk dana SWF juga bisa dipangkas," tambahnya.
Sementara itu Chief Economist TanamDuit, Ferry Latuhihin mengingatkan, pandemi Covid-19 saat ini jelas menjadi sumber dari masalah likuiditas. Karena ada penurunan permintaan dan penawaran akibat dibatasinya mobilitas masyarakat.
"Dan untuk menahan defisit jelas dibutuhkan peran Pemerintah dan Bank Indonesia melalui instrumen surat utang dan Quantitative easing. Kedua instrumen tersebut sangat penting untuk menjembatani ekonomi nasional. Setidaknya hingga program vaksin mencapai herd immunity," kata Ferry.
Tapi, dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan juga dengan menggunakan program stimulus pemerintah untuk mengganjal defisit pemasukan. "Kemudian bisa ditambah dari SWF yang dikombinasikan dengan program pembangunan seperti industri mineral. Ini akan semakin menarik investasi dunia," terangnya.
(akr)
Explore More