Terang Saja, Belum Cukup Membuat Indonesia Maju
Kamis, 25 Februari 2021 - 13:27 WIB
loading...
A
A
A
Dalam mengaja kehandalan listrik PLN jelas membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan. Untuk membangunan transmisi dalam kurun waktu 2021-2027, kebutuhan investasi mencapai USD 10,8 miliar.
Sebaagi perusahaan milik negara, untuk menyediakan listrik yang handal, PLN mendapat dukungan dana dari pemerintah. Melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN), pada 2020 PLN mendapat suntikan dana, sebanyak Rp5 triliun. Tahun ini, PLN juga akan mendapat PNM lagi dengan besaran yang sama Rp5triliun.
Baca Juga : Kapasitas Pembangkit Listrik di Jamali Akan Bertambah 3.000 MW
Zulkifli Zaini, mengatakan PMN yang diterima in tidak hanya bermanfaat untuk PLN, namun juga akan berdampak pada pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, menurutnya dampaknya yaitu akan meningkatkan ketersediaan daya mampu dan reserve margin (cadangan listrik) untuk dapat meningkatkan aktivitas produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat. “Jadi bisa menciptakan multiplier effect, seperti peningkatan pajak, sektor riil dan mendorong perekonomian daerah dan nasional," jelasnya.
Sementara dampak yang bisa dirasakan masyarakat antara lain, meningkatkan taraf hidup, mendongkrak aktifitas ekonomi yang berkeadilan, mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan transportasi. Serta meningkatkan kesejahteraan dengan peningkatan produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat lainnya.
Selain kucuran dana dari pemerintah, PLN juga baru saja (10/2/2021) mendapat kepercayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang memberikan pembiayaan sebesar USD310 juta. Dana ini khusus akan digunakan untuk membiayai Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Pengembangan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali ini dilakukan untuk meningkatkan tambahan akses listrik hingga 2,26 juta pelanggan, serta meningkatkan kualitas layanan listrik untuk 13,48 juta pelanggan di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Kawasan Jawa Timur dan Bali memiliki potensi besar untuk memacu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pasokan listrik yang makin handal di kawasan ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di daerah tersebut.
Keseriusan PLN dalam membangun pembangkit listrik ramah lingkungan yang memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) menarik perhatian lembaga keuangan internasional. MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), contohnya, tak ragu untuk mengucurkan dana sebesar USD500 juta. Pembiayaan ini berasal dari perbankan internasional yang masuk dalam kelompok MIGA. Diantaranya Citibank, DBS Bank, JPMorgan, KfW IPEX, LBBW, OCBC, Standard Chartered Bank dan SMBC.
Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly mengatakan dana dari MIGA ini, merupakan transaksi pinjaman green loan pertama yang diperoleh BUMN di Indonesia. Melalui skema Non-Honouring of Finansial Obligation by State-Owned Enterprise (NHFO-SOE), MIGA akan menjamin 95% pembiayaan PLN selama 5 tahun ke depan. Transaksi ini juga jadi transaksi yang pertama bagi MIGA dengan menggunakan skema NHFO-SOE.
Komitmen PLN yang terus berupaya menyediakan listrik berkualitas bagi seluruh masyarakat, juga mendapat dukungan dari dua lembaga keuangan internasional lainnya, Asian Development Bank (ADB) dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). Kedua lembaga keuangan ini memberikan dukungan senilai USD910 juta, untuk mendukung investasi kelistrikan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dukungan ini dari ADB dan KfW ini amat berarti bagi masyarakat di KTI. Masyarakat di sana tentunya membutuhkan layanan listrik yang berkualitas, guna meningkatkan aktifitas perekonomian di sana.
Dari dalam negeri, PLN juga mendapat dukungan dari perbankan nasional. Beberapa bank nasional mengucurkan kredit investasi untuk PLN yang total mencapai Rp 12 Triliun. Bank yang ikut mengucurkan kredit ke PLN diantaranya, Bank Mandiri, Bank Central, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, BPD Jawa Barat dan BPD Banten. Dukungan juga diperoleh dari perbankan syariah, yakni Bank Syariah Mandiri dan BCA Syariah.
Kucuran kredit dari perbankan nasional ini, menurut Sinthya Roesly akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028. Investasi juga akan digunakan untuk pengembangan listrik pedesaan (lisdes) dan pengembangan jaringan listrik sistem kecil tersebar (daerah isolated).
Pada program listrik pedesaan, selain melistriki desa lama (desa yang sudah memiliki infrastruktur listrik namun belum seluruh penduduknya memperoleh listrik), PLN dan pemerintah juga akan melistriki desa-desa yang berada di Kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Rencana investasi PLN itu hanya akan jadi rencana di atas kertas, bila tak didukung dengan pendanaan yang memadai. Pendanaan dibutuhkan agar PLN dapat menyediakan pasokan listrik yang cukup, handal dan efisien guna mengantisipasi pertumbuhan konsumsi tenaga listrik dan mendukung tercapainya ketahanan energi nasional. Listrik yang handal, dibutuhkan masyarakat, industri serta pelaku bisnis, agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebaagi perusahaan milik negara, untuk menyediakan listrik yang handal, PLN mendapat dukungan dana dari pemerintah. Melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN), pada 2020 PLN mendapat suntikan dana, sebanyak Rp5 triliun. Tahun ini, PLN juga akan mendapat PNM lagi dengan besaran yang sama Rp5triliun.
Baca Juga : Kapasitas Pembangkit Listrik di Jamali Akan Bertambah 3.000 MW
Zulkifli Zaini, mengatakan PMN yang diterima in tidak hanya bermanfaat untuk PLN, namun juga akan berdampak pada pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, menurutnya dampaknya yaitu akan meningkatkan ketersediaan daya mampu dan reserve margin (cadangan listrik) untuk dapat meningkatkan aktivitas produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat. “Jadi bisa menciptakan multiplier effect, seperti peningkatan pajak, sektor riil dan mendorong perekonomian daerah dan nasional," jelasnya.
Sementara dampak yang bisa dirasakan masyarakat antara lain, meningkatkan taraf hidup, mendongkrak aktifitas ekonomi yang berkeadilan, mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan transportasi. Serta meningkatkan kesejahteraan dengan peningkatan produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat lainnya.
Selain kucuran dana dari pemerintah, PLN juga baru saja (10/2/2021) mendapat kepercayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang memberikan pembiayaan sebesar USD310 juta. Dana ini khusus akan digunakan untuk membiayai Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Pengembangan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali ini dilakukan untuk meningkatkan tambahan akses listrik hingga 2,26 juta pelanggan, serta meningkatkan kualitas layanan listrik untuk 13,48 juta pelanggan di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Kawasan Jawa Timur dan Bali memiliki potensi besar untuk memacu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pasokan listrik yang makin handal di kawasan ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di daerah tersebut.
Keseriusan PLN dalam membangun pembangkit listrik ramah lingkungan yang memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) menarik perhatian lembaga keuangan internasional. MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), contohnya, tak ragu untuk mengucurkan dana sebesar USD500 juta. Pembiayaan ini berasal dari perbankan internasional yang masuk dalam kelompok MIGA. Diantaranya Citibank, DBS Bank, JPMorgan, KfW IPEX, LBBW, OCBC, Standard Chartered Bank dan SMBC.
Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly mengatakan dana dari MIGA ini, merupakan transaksi pinjaman green loan pertama yang diperoleh BUMN di Indonesia. Melalui skema Non-Honouring of Finansial Obligation by State-Owned Enterprise (NHFO-SOE), MIGA akan menjamin 95% pembiayaan PLN selama 5 tahun ke depan. Transaksi ini juga jadi transaksi yang pertama bagi MIGA dengan menggunakan skema NHFO-SOE.
Komitmen PLN yang terus berupaya menyediakan listrik berkualitas bagi seluruh masyarakat, juga mendapat dukungan dari dua lembaga keuangan internasional lainnya, Asian Development Bank (ADB) dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). Kedua lembaga keuangan ini memberikan dukungan senilai USD910 juta, untuk mendukung investasi kelistrikan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dukungan ini dari ADB dan KfW ini amat berarti bagi masyarakat di KTI. Masyarakat di sana tentunya membutuhkan layanan listrik yang berkualitas, guna meningkatkan aktifitas perekonomian di sana.
Dari dalam negeri, PLN juga mendapat dukungan dari perbankan nasional. Beberapa bank nasional mengucurkan kredit investasi untuk PLN yang total mencapai Rp 12 Triliun. Bank yang ikut mengucurkan kredit ke PLN diantaranya, Bank Mandiri, Bank Central, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, BPD Jawa Barat dan BPD Banten. Dukungan juga diperoleh dari perbankan syariah, yakni Bank Syariah Mandiri dan BCA Syariah.
Kucuran kredit dari perbankan nasional ini, menurut Sinthya Roesly akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019-2028. Investasi juga akan digunakan untuk pengembangan listrik pedesaan (lisdes) dan pengembangan jaringan listrik sistem kecil tersebar (daerah isolated).
Pada program listrik pedesaan, selain melistriki desa lama (desa yang sudah memiliki infrastruktur listrik namun belum seluruh penduduknya memperoleh listrik), PLN dan pemerintah juga akan melistriki desa-desa yang berada di Kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Rencana investasi PLN itu hanya akan jadi rencana di atas kertas, bila tak didukung dengan pendanaan yang memadai. Pendanaan dibutuhkan agar PLN dapat menyediakan pasokan listrik yang cukup, handal dan efisien guna mengantisipasi pertumbuhan konsumsi tenaga listrik dan mendukung tercapainya ketahanan energi nasional. Listrik yang handal, dibutuhkan masyarakat, industri serta pelaku bisnis, agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
(eko)
Lihat Juga :
