Waduh, Kapasitas Pengelolaan Sampah Nasional Masih di Bawah 50%

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kapasitas pengelolaan sampah nasional masih berada di bawah 50% dan diharapkan bantuan ke daerah dapat meningkatkan kapasitasnya menjadi 100% pada 2025.



Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah pusat memberikan berupa sarana dan prasarana, subsidi dan insentif lainnya agar bisa meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya masalah sampah yang selama ini menjadi momok bisa diatasi secara perlahan.

Meskipun demikian, sudah banyak pemerintah daerah yang mulai meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah yang terlihat dari naiknya alokasi anggaran pengelolaan sampah. Tiga skema subsidi untuk peningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah dari pemerintah pusat adalah penyediaan tempat pengolahan sampah berbasis 3R, Pusat Daur Ulang, Bank Sampah Induk, Kendaraan Pengumpul dan Pengangkut Sampah, Fasilitas Refuse Derived Fuel, Fasilitas Pembangunan Pengolahan Sampah Tenaga Termal dan Tempat Pemrosesan Akhir di tingkat lokal dan regional.

“Jika sampah sudah benar pengaturannya, maka baru beralih kepada masyarakat di dalam kawasan hutan untuk mencegah karhutla, semua persoalan lingkungan harus dijalani step by step,” ujar Siti di Jakarta, Kamis (25/2).

Dia mengajak partisipasi masyarakat di dalam kawasan hutan untuk mencegah terjadinya Karhutla, peran mereka yang tinggal di dalam kawasan hutan cukup penting karena lebih bisa memantau dan melaporkannya.

"Sudah banyak perusahaan swasta yang sudah bekerjasama dengan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan dan melakukan pelatihan seperti terciptanya Masyarakat Desa Peduli Api," bebernya.

Bentuk bentuk pelatihan seperti ini harus tetap dipertahankan dimana terbukti angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia pada tahun 2019 menurun dan Indonesia mendapatkan apresiasi di mata dunia.

KLHK juga terus melakukan pemantauan via satelit, dengan penggunaan teknologi digital juga bisa membantu untuk menurunkan karhutla jadi ada kerjasama yang kuat antara pusat, daerah dan masyarakat di di dalam kawasan hutan.



Ia mengatakan masyarakat kawasan hutan juga diberikan pelatihan lain seperti keterampilan dalam menciptakan produk bernilai tambah dan menjadikan hutan sebagai kawasan hutan produksi.Jika mereka sudah mahir maka akan menghasilkan pendapatan yang tentunya membuat mereka lebih sejahtera.

Di sisi lain, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup nasional pada 2020 naik sebesar 3,72 poin menjadi 70,27 dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 68,71.

Dalam penentuan indeks tersebut, ada dua indikator yang dilihat yaitu kualitas air dan udara, jika keduanya sudah baik maka akan mempengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup. Membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup nasional menggambarkan bahwa lingkungan indonesia semakin sehat dan nyaman untuk ditempati.