Insentif Bikin Dunia Usaha Bangkit

JAKARTA-Sudah setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Wabah itu telah berimbas besar. Tidak hanya dari segi kesehatan, dampaknya juga menimpa perekonomian nasiona l. Tidak sedikit korporasi atau industri yang terkena guncangan ekonomi. Ada yang bertahan, namun ada juga yang gulung tikar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana menuturkan pemerintah menjanjikan mengeluarkan insentif kepada dunia usaha seperti pajak dan substitusi. Begitu juga perbankan dengan kredit pinjaman dan pelunakan kredit pembayaran.

Namun pihaknya tidak mengetahui siapa saja industri yang menerima fasilitas insentif tersebut. Sebab, pemanfaatannya kembali pada masing-masing perusahaan. (Baca juga:Relaksasi PPnBM Jadi Momen Pemulihan Ekonomi Lewat Otomotif)

“Apakah secara makro, sekarang masih membutuhkan insentif dalam bentuk lain? Ini yang harus lebih dibahas lebih detail. Kadang-kadang pemerintah tidak melibatkan dunia usaha dalam membahas kebijakan insentif ini sehingga yang diterbitkan atas regulasi pemerintah itu justru tidak tepat sasaran. Hanya termanfaatkan oleh industri kelompok tertentu,” ujarnya kepada KORAN SINDO, kemarin.

Menurut Danang, insentif yang digelontorkan pemerintah harusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini supaya semua pengusaha bisa mengakses dengan mudah apabila mereka mengalami kendala produksi atau ekspansi di perusahaan. “Sehingga mempertahankan karyawan bisa diprioritaskan,” katanya.

Meski begitu, Danang menilai korporasi atau industri juga tidak mudah cengeng untuk mengharapkan insentif pemerintah di tengah anomali atau situasi tidak normal karena pandemi saat ini. Sebab pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan. Selain itu, tingkat kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan terhadap kondisi finansial perusahaan juga memiliki batasnya.

“Jadi, kita sebagai pengusaha juga bisa melihat dari sisi yang lain. Jangan terus menerus mendesak pemerintah untuk mengeluarkan insentif. Tetapi konteks berpikirnya adalah seberapa jauh dunia usaha memanfaatkan insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan secara transparan memberikan usulan dibarengi data kebutuhan spesifik di sektornya,” ujarnya.

Sekarang beban bea masuk maupun keluar untuk produk-produk komponen industri sudah relatif banyak diberikan insentif dan kemudahan oleh pemerintah. Hanya saja, ada saja regulasi yang dianggap kontradiktif dengan kebutuhan produksi industri di dalam negeri.

“Memang pemerintah juga berulangkali menerbitkan kebijakan yang sangat tidak akurat. Ini yang harusnya kalangan dunia usaha harus kritis kepada pemerintah. Misalnya, aturan baru Permenperin tentang Gula Rafinasi yang diterbitkan. Itu menunjukkan bahwa pemerintah juga tidak memberikan sensitivitas bisnis kepada dunia usaha yang mampu berinovasi. Ini menunjukkan pemerintah masih berpihak pada dunia bisnis konvensional,” celetuknya.

Ia juga menilai pemerintah juga sudah memberikan insentif langsung ke konsumen. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak daya beli. Misalnya melalui bantuan sosial tunai (BST), bantuan presiden, subsidi upah, dan lainnya.