Mulai dari Proyek 35 Ribu MW hingga Investasi Jadi Kendala Pengembangan Energi Terbarukan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target penurunan emisi gas rumah kaca itu sekitar 314 juta ton karbon dioksida (CO2) dengan kemampuan sendiri dan 400 juta ton CO2 dengan bantuan internasional pada tahun 2030. ( Baca juga:Puluhan Tahun Impor Mesin, Jokowi: Jangan Cuma Beli Jadi, Akuisisi Teknologinya! )

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, untuk mencapai target tersebut maka harus melakukan langkah-langkah yang tepat. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga perlu mengambil langkah antisipasi.

"Kita ketahui Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang cukup besar, seperti energi surya, hidro, angin, biomassa, geotermal. Tetapi lokasi-lokasi ini umumnya ada di daerah-daerah yang jauh. Untuk itu memang perlu adanya dukungan sarana jaringan yang harus kita siapkan," ujarnya dalam Forum Teknologi dan Inovasi Energi Masa Depan yang bertajuk "Imagining Indonesia’s Energy Future", Senin (8/3/2021).

Arifin melanjutkan, kendala lainnya adalah perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga permintaan energi juga menurun. Sementara di sisi lain pemerintah tengah menggenjot program 35.000 megawatt (MW) yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

"Kalau ini diselesaikan, ditambah dengan adanya faktor kelambatan penyerapan energi karena perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, maka kelebihan inilah yang jadi satu tantangan kita. Ini juga salah satu bottleneck untuk energi bersih masuk," ungkapnya.