Jokowi Geram RI Banjir Produk Impor, Ekonom: Ya Salah Sendiri!
loading...
Presiden Jokowi. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru menggaungkan benci produk asing lantaran geram kebanjiran barang impor. Hal itu kemudian direspons oleh sejumlah kalangan.
Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menuturkan, keberadaan barang impor yang lebih banyak dibanding produk lokal yang terjadi saat ini merupakan suatu konsekuensi atau implikasi dari keputusan Indonesia mengikuti berbagai kerja sama perdagangan dalam berbagai bentuk.
"Ada yang bentuk regional ekonomi komprehensif, ada yang berbentuk PTA segala macam, jadi intinya kerja sama perdagangan bebas," kata dia saat Konferensi Pers Indef bertajuk Produk Asing: Benci Tapi Rindu, Senin (8/3/2021).
Baca Juga: Ihwal 'Benci Produk Asing', Ini Tanggapan Erick Thohir
Menurut dia, kerja sama perdagangan bebas tanpa adanya persiapan yang matang tentu akan berdampak bagi industri dalam negeri.
"Ancaman defisit neraca perdagangan, kemudian terjadi Trade Creation Effect yaitu peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat negara Indonesia itu lebih rendah ketimbang peningkatan kesejahteraan mitra kita (Indonesia). Jadi, negara-negara mitra kita itu peningkatan kesejahteraan masyarakatnya lebih cepat ketimbang peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Ahmad.
Ahmad menjelaskan, peningkatan impor bahan baku meningkat itu menandakan bahwa industri dalam negeri mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Namun, harus dilihat kembali apakah kondisi tersebut berdampak pada penambahan nilai yang diperoleh Indonesia.
"Sebenarnya kalau kita lihat dalam peta rantai global suplai sebenarnya meski pun contohnya ada sebuah industri di negara kita yang ekspornya meningkat cukup baik apakah nilai tambah yang terbesar itu diperoleh Indonesia? Itu menjadi pertanyaan penting untuk digali lebih matang," jelas dia.
Sementara itu, menurutnya, jika Indonesia tidak ingin kebanjiran impor seharusnya Indonesia menunda untuk ratifikasi perdagangan bebas. "Sebenarnya itu ya salah sendiri kalau misalnya tidak mau kebanjiran impor, ya jangan dulu untuk ratifikasi perdagangan bebas. Kan keputusan kita sudah bulat untuk mengikuti berbagai kerja sama perdagangan bebas. Ya, konsekuensinya harus mau menerima impor," ucap Ahmad.
Di sisi lain, menurut Ahmad, ada beberapa impor yang memang perlu diatur. Misalnya, impor yang masuk melalui e-commerce dan impor yang belum mendapat aturan-aturan. Hal ini berguna untuk memberikan kontribusi untuk memberikan kesempatan bagi (pelaku) UMKM misal, khususnya agar mereka bisa berkontribusi yang lebih besar untuk penyediaan produk lokal.
Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menuturkan, keberadaan barang impor yang lebih banyak dibanding produk lokal yang terjadi saat ini merupakan suatu konsekuensi atau implikasi dari keputusan Indonesia mengikuti berbagai kerja sama perdagangan dalam berbagai bentuk.
"Ada yang bentuk regional ekonomi komprehensif, ada yang berbentuk PTA segala macam, jadi intinya kerja sama perdagangan bebas," kata dia saat Konferensi Pers Indef bertajuk Produk Asing: Benci Tapi Rindu, Senin (8/3/2021).
Baca Juga: Ihwal 'Benci Produk Asing', Ini Tanggapan Erick Thohir
Menurut dia, kerja sama perdagangan bebas tanpa adanya persiapan yang matang tentu akan berdampak bagi industri dalam negeri.
"Ancaman defisit neraca perdagangan, kemudian terjadi Trade Creation Effect yaitu peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat negara Indonesia itu lebih rendah ketimbang peningkatan kesejahteraan mitra kita (Indonesia). Jadi, negara-negara mitra kita itu peningkatan kesejahteraan masyarakatnya lebih cepat ketimbang peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Ahmad.
Ahmad menjelaskan, peningkatan impor bahan baku meningkat itu menandakan bahwa industri dalam negeri mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Namun, harus dilihat kembali apakah kondisi tersebut berdampak pada penambahan nilai yang diperoleh Indonesia.
"Sebenarnya kalau kita lihat dalam peta rantai global suplai sebenarnya meski pun contohnya ada sebuah industri di negara kita yang ekspornya meningkat cukup baik apakah nilai tambah yang terbesar itu diperoleh Indonesia? Itu menjadi pertanyaan penting untuk digali lebih matang," jelas dia.
Sementara itu, menurutnya, jika Indonesia tidak ingin kebanjiran impor seharusnya Indonesia menunda untuk ratifikasi perdagangan bebas. "Sebenarnya itu ya salah sendiri kalau misalnya tidak mau kebanjiran impor, ya jangan dulu untuk ratifikasi perdagangan bebas. Kan keputusan kita sudah bulat untuk mengikuti berbagai kerja sama perdagangan bebas. Ya, konsekuensinya harus mau menerima impor," ucap Ahmad.
Di sisi lain, menurut Ahmad, ada beberapa impor yang memang perlu diatur. Misalnya, impor yang masuk melalui e-commerce dan impor yang belum mendapat aturan-aturan. Hal ini berguna untuk memberikan kontribusi untuk memberikan kesempatan bagi (pelaku) UMKM misal, khususnya agar mereka bisa berkontribusi yang lebih besar untuk penyediaan produk lokal.
Lihat Juga :
(nng)
