19 Lembaga yang Dianggap Mubazir Bakal Dibubarkan

JAKARTA - Pemerintah terus melakukan upaya penyederhanaan birokrasi dengan membubarkan lembaga non-struktural (LNS) yang fungsinya dinilai tumpang tindih. Pada tahun ini pemerintah kembali berencana membubarkan 19 LNS yang dibentuk berdasarkan payung hukum undang-undang (UU). ( Baca juga: SDM Jadi Kunci Utama! Kemenko Perekonomian Sahkan Peta Okupasi Logistik Nasional & Supply Chain )

"(Ada) 19 (LNS) yang sedang kita ajukan (pembubarannya) ke DPR, karena itu pembentukan badan/lembaga yang tumpang tindih yang perlu diintegrasikan. Nanti akan dibahas sebab itu produk daripada undang-undang,” kata Tjahjo dalam acara penyampaian apresiasi hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik kementerian/lembaga, Selasa (9/3/2021).

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah membubarkan sejumlah LNS yang dinilai tumpang tindih. Namun LNS yang dibubarkan adalah LNS yang berpayung hukum peraturan presiden (perpres).

Misalnya saja ada tahun 2014 terdapat 10 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No.176/2014. Kemudian tahun 2015 terdapat dua LNS yang dibubarkan melalui Perpres No.16/2015. Lalu tahun 2016 ada sembilan LNS yang dibubarkan melalui Perpres No. 116/2016.

Kemudian pada tahun 2017 terdapat dua LNS yang dibubarkan melalui Perpres No.124/2016 dan Perpres No. 21/2017. Terakhir tahun 2020 terdapat 14 LNS yang dibubarkan melalui Perpres No.82/2020 dan Perpres 112/2020.

Sebelumnya Tjahjo mengatakan bahwa alasan pembubaran sering kali disebakan oleh keberadaan LNS tersebut dinilai tidak efektif dan efisien. Kemudian adanya duplikasi fungsi di kementerian yang sudah ada.

Lalu alasan lainnya adalah kinerja LNS tidak berkontribusi signifikan pada pencapaian kinerja pemerintahan/kementerian induknya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pembubaran LNS bukan hanya untuk penghematan. Namun merupakan bagian dari kebijakan debirokratisasi. ( Baca juga: Periksa iPhone Anda, WhatsApp Berhenti Dukung iPhone Lawas )

“Tidak semata-mata pertimbangan pemborosan, namun merupakan konsekuensi dari kebijakan debirokratisasi dan deregulasi. Makin banyak lembaga tidak serta merta diikuti dengan makin baik kinerjanya pemerintah,” pungkasnya.