Keran Impor Beras Dibuka Bisa Menyebabkan Kerugian Negara

Pihaknya memandang, rencana impor disebabkan karena tidak ada koordinasi yang baik di tubuh pemerintah. Khususnya Kementerian Pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksi pangan nasional. "Nah kalau memang cukup, jadi kebijakan impor ini untuk apa dan siapa? Memberikan celah kepada importir, dan importir main mata ke kementerian terkait," tegasnya.

Oleh karena itu dia meminta kepada Bulog untuk membuka data terkait ketersediaan beras. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin menegaskan, rencana impor beras sangat bertolak belakang dengan semangat Presiden Joko Widodo yang telah menyerukan untuk membenci produk asing. Toh, kata dia, saat ini tidak ada daerah yang sedang mengalami gagal panen.

"Kalau bisa diproduksi dalam negeri kenapa tidak diberdayakan. Kecuali produknya tidak ada," ungkapnya.

Dia mengingatkan kesalahan pemerintah yang dilakukan beberapa tahun silam, terkait dengan tata kelola beras. Yakni sebanyak dua juta beras membusuk di gudan Bulog, di tahun 2018. "Jangan sampai kita beli ini hanya bertahan enam bulan, beras yang mau masa berakhir ini kita beli. Bangsa ini benci produk asing, tapi kita membiarkan petani kita mendapatkan harga yang rendah akibat impor," tegas Andi.



Dituturkan, kedepan dalam rapat bersama dengan Kementan, pihaknya akan mendalami soal produksi beras dalam negeri. "Kalau memang ada barangnya kenapa tidak bersuara. Inikan kasihan petani kita," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, rencana impor beras satu juta ton untuk cadangan pemerintah dan Bulog, mengindikasikan pemerintah tidak percaya diri dengan pasokan dari dalam negeri.

Menurut Uchok, merujuk jumlah produksi yang meningkat tahun 2020 kemarin, beras hasil panen petani yang sebentar lagi datang, masih akan mencukupi untuk tiga bulan ke depan. Seharusnya, ujar Uchok, alih-alih impor, Bulog seharusnya diberdayakan untuk optimal menyerap beras dari

“Mungkin, karena pasar tahu Bulog sedang butuh buat isi gudangnya, harga beras bisa mahal. Nah, kalau impor kan gak pakai uang pemerintah, uang importir - importir tersebut. Tapi yang untung kan importir-importir itu,” tuturnya.

Uchok berpendapat, politik perberasan nasional itu adalah menjaga pasokan beras untuk masyaraat perkotaan. Sebagai makanan pokok yang harus dibeli masyarakat, jika beras langka, maka jalannya pemerintahan dikhawatirkan akan terganggu. “Nah, hal ini yang bisa jadi alasan dari para mafia impor untuk mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras,” katanya.