Pegadaian Fokus Berikan Pinjaman dengan Suku Bunga Murah

JAKARTA - Para karyawan dan pekerja PT Pegadaian (Persero) , mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang isinya keberatan atas rencana holdingisasi perusahaan itu dengan beberapa BUMN lain. “Rencana akusisi dapat mengancam keberadaan Pegadaian, melihat fungsi sosial, sistem kerja dan manfaat bagi wong cilik yang sangat spesifik dibandingkan dengan BUMN lain khususnya perbankan,” tegas Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono dalam keterangan tertulisnya Kamis (18/3/2021).

(Baca Juga : Sinergi PNM-Pegadaian dan DPR Dijamin Wamen BUMN Tak Ada PHK, Bahkan Gaji Bakal Naik )

Tingkat suku bunga yang dikenakan kepada nasabah, lanjut dia, masih wajar dan murah jika diperbandingkan dengan kredit jangka pendek lainnya. Dia menegaskan, Pegadaian yang berumur 119 tahun, hingga saat ini merupakan salah satu dari 10 BUMN penyumbang deviden terbesar untuk negara. Pegadaian merupakan satu-satunya BUMN yang masih bertahan dan concern memerangi praktek ijon, renternir dan lintah darat. ''Pinjaman terendah yang dilayani mulai dari Rp50 ribu dengan nasabah sebanyak 43% berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Barang yang dapat dijadikan agunan pun telah disesuaikan dengan kondisi wong cilik, seperti kain panjang, sepeda, bahkan alat rumah tangga.,''ujarnya.

(Baca Juga : Sinergi PNM-Pegadaian dan BRI, Erick Ingin Kepastian Bunga Pinjaman Turun )

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 dan POJK 31 Tahun 2016 yang pada pokoknya memberikan tugas khusus untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) , Ketut menilai, Pegadaian memiliki basis layanan dan ceruk yang berbeda. Saat ini, lanjut dia, Pegadaian merupakan perusahaan yang telah menerapkan teknologi digital mengikuti perkembangan jaman dengan sistem pelayanan daring (online) pada semua aspek layanan. "Karenanya kami mohon agar rencana holdingdikaji ulang secara lebih mendalam sehingga kebijakan strategis yang diambil pada akhirnya tidak merugikan dan menyulitkan masyarakat kecil dalam mencari akses pembiayaan sesuai kebutuhan,''papar Ketut.

(Baca Juga : Selama Ini Nafsu Besar Tenaga Kurang, Holding BUMN Bisa Bikin PNM-Pegadaian Moncer )