Perlu Insentif untuk Dorong Masyarakat Pindah ke Kompor Listrik

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau manajemen PT PLN (Persero) perlu menyampaikan ada atau tidaknya insentif kepada masyarakat terkait konversi kompor gas ke kompor induksi. Langkah itu dinilai perlu untuk mendorong penggunaan 1 juta kompor listrik tersebut.

Fabby menyebut, pemerintah cukup optimistik jika masyarakat akan melakukan peralihan penggunaan kompor gas ke induksi. Padahal, ada banyak faktor yang mempengaruhi preferensi pelanggan listrik untuk menggunakan kompor induksi.

"Saya melihat dengan program ini, pemerintah dan PLN menggunakan asumsi bahwa masyarakat akan pindah ke kompor listrik. Saya tidak melihat ada insentif untuk sebagian besar masyarakat pindah dan menggunakan kompor induksi," ujar Fabby saat dihubungi MNC Portal, Kamis (1/3/2021).



Sementara itu, ihwal kompor listrik mampu menekan pengeluaran 20 persen per bulannya, Fabby menyebut, proyeksi tersebut tergantung pada penggunaannya. Justru, angka yang lebih realistik ada di kisaran 10-15 persen.

Namun, yang perlu menajdi perhatian pemerintah adalah insentif masyarakat saat melakukan konversi. Saat ini, Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kologram masih disubsidi dan ini akan membuat daya tarik masyarakat berpindah ke kompor listrik menjadi rendah.

"Kalau 20 persen sepertinya terlalu optimis. Tergantung asumsi, dan di beberapa perhitungan sekitar 10-15 persen lebih hemat biaya pakai kompor listrik dibandingkan pakai LPG," kata dia.



Pada aspek makro, Fabby tak menafikan bahwa program penggunaan 1 juta kompor listrik mampu menibgkatkan konsumsi listrik PLN. Dengan begitu, harapan untuk menekan impor LPG dan mewujudkan ketahanan energi dalam negeri bisa terlaksana.

"Untuk kompor induksi, program ini diharapkan bisa meningkatkan konsumsi listrik PLN, dan kedua, diharapkan kalau berhasil bisa menurunkan kebutuhan LPG sehingga impor LPG bisa berkurang," tutur dia.