Kinerja Penyuluh Pertanian Harus Sepadan dengan Statusnya

JAKARTA - Pengangkatan penyuluh pertanian honorer berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi Aparatur Sipil Negara - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-P3K) harus sepadan dengan kinerja dan output penyuluh P3K bagi kepentingan rakyat dan petani.

Harapan tersebut dikemukakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat membuka Coaching Penyuluh P3K di Bogor, Jabar. Kegiatan ini diikuti perwakilan penyuluh P3K dari seluruh Indonesia melalui video conference (online).

(Baca juga:Kabar Gembira, TPP Penyuluh Pertanian Luwu Utara Naik)

“Kalian bukan orang baru di sektor pertanian, tapi adalah bagian vital sebuah negara. Saya akan sampaikan ucapan terima kasih pada Presiden Joko Widodo yang memperhatikan nasib dan kepentingan penyuluh,” kata Mentan yang disambut gembira oleh para penyuluh P3K yang hadir online maupun offline.

Menurutnya, perjuangan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi ASN-P3K tidaklah mudah dan melalui proses panjang. Acuannya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permen PAN-RB) No 72/2020 tentang Perubahan Atas Permen PAN-RB No 2/2019 tentang Pengadaan P3K untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh.

(Baca juga:Mantan Penyuluh Pertanian Dilantik Jadi PAW Anggota DPRD Luwu Utara)

“Terima kasih pada semua pihak yang mendukung kepentingan, terutama KemenPAN-RB dan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Saya ucapkan terima kasih mewakili penyuluh,” kata Mentan Syahrul.

Dia mengakui penyuluh ini akan menjadi kekuatan Kementan, untuk mendorong agar pertanian secara bertahap dapat mencapai produktivitas yang semakin baik di lapangan. Penyuluh, kekuatan untuk memperbaiki budidaya, mengawal pascapanen dan pengembangan off farm bagi kesejahteraan petani.

“Kementan telah menetapkan arah kebijakan berupa pertanian maju, mandiri dan modern sebagai pedoman untuk bertindak cerdas, cepat dan tepat bagi seluruh insan pertanian,” kata Mentan.

(Baca juga:Penyuluh Pertanian tetap Dampingi Petani meski Darurat Bencana)

Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi menyebutkan data pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bahwa dari 11.590 usulan pemerintah daerah untuk penyuluh THL-TBPP menjadi ASN-P3K, sekitar 11.503 penyuluh telah menerima Surat Keputusan beserta Nomor Induk Pegawai (SK NIP). Sementara itu, 10.855 di antaranya telah menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Menurut Dedi, kegiatan Coaching Penyuluh P3K yang digelar BPPSDMP Kementan merupakan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi, bagi peningkatan kualitas pelayanan penyuluhan kepada petani dengan memanfaatkan teknologi modern.

“Materi coaching antara lain bina sarana pelatihan pertanian bagi penyuluh, metode penyuluhan di era digital hingga media penyuluhan berbasis aplikasi desain grafis,” katanya.

(Baca juga:Kementan Dorong Penyuluh Pertanian Terus Ikuti Pelatihan dan Pendidikan)

Kegiatan coaching berlangsung online dan offline dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) di Ciawi. Pertemuan offline dihadiri 200 penyuluh P3K dari Provinsi Jawa Barat dan Banten, sementara kegiatan online diikuti 11.470 penyuluh P3K dari 355 kabupaten/kota selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) di 32 provinsi.

“Harapannya, penyuluh harus cepat, cermat, akurat, memiliki target yang jelas, mampu bekerja sama, taat aturan, dan siap serta memiliki kemampuan menghadapi perkembangan teknologi di era 4.0,” kata Dedi.