Titah Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik & Kekuasaan
Selasa, 13 April 2021 - 13:09 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak menjadi alat politik dan tidak boleh juga menjadi alat kekuasaan."Kami minta KPK tidak jadi alat politik dan alat kekusaan bagi siapapun," ujar dia dalam acara KPK di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Baca Juga: Punya Potensi Dikorupsi, Luhut Minta KPK Awasi 8 Proyek Pelabuhan
Dia menjelaskan bahwa KPK hanya melaksanakan tugas yang paling utama pengawasan, pencegahan dan penindakan itu kuncinya. Di mana pencegahan ini merupakan satu nama satu faktor yang sangat penting. "Jadi jangan hanya penindakan saja yang menonjol tapi pencegahan kurang. Namun pencegahan ini menurut hemat saya harus kita dorong," ungkap dia.
Luhut juga menyebut pemerintah sangat ingin KPK kuat dan harus bisa mencegah penyelewengan-penyelewengan yang tidak perlu dilakukan sampai pada penindakan.
Baca Juga: Amburadul! Data Penerima Bansos Banyak yang Fiktif
"Mari kita buat semuanya harus kuat tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh KPK dikatakan lemah. KPK harus kuat tapi kuat semua terukur jangan KPK menjadi alat siapapun dan jangan KPK itu dikontrol siapapun KPK harus dikontrol oleh KPK dan untuk kepentingan Republik tercinta," tandas Luhut.
Baca Juga: Punya Potensi Dikorupsi, Luhut Minta KPK Awasi 8 Proyek Pelabuhan
Dia menjelaskan bahwa KPK hanya melaksanakan tugas yang paling utama pengawasan, pencegahan dan penindakan itu kuncinya. Di mana pencegahan ini merupakan satu nama satu faktor yang sangat penting. "Jadi jangan hanya penindakan saja yang menonjol tapi pencegahan kurang. Namun pencegahan ini menurut hemat saya harus kita dorong," ungkap dia.
Luhut juga menyebut pemerintah sangat ingin KPK kuat dan harus bisa mencegah penyelewengan-penyelewengan yang tidak perlu dilakukan sampai pada penindakan.
Baca Juga: Amburadul! Data Penerima Bansos Banyak yang Fiktif
"Mari kita buat semuanya harus kuat tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh KPK dikatakan lemah. KPK harus kuat tapi kuat semua terukur jangan KPK menjadi alat siapapun dan jangan KPK itu dikontrol siapapun KPK harus dikontrol oleh KPK dan untuk kepentingan Republik tercinta," tandas Luhut.
(nng)
Lihat Juga :
