Realisasi APBN di Sulsel Diharap Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

"Diharapkan proses ini akan segera membaik dalam rangka secara bersama-sama memulihkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang poasitif, syukur-syukur triwulan kedua nanti kita sudah rebound dan keluar dari posisi pertumbuhan (ekonomi) negatif," sebut Syaiful.

Jika dilihat dari pagu anggaran, terdapat lima kementerian yang memiliki pagu tertinggi di Sulsel, diantaranya PUPR (Rp3,71 triliun), Kemenhan (Rp3,14 triliun), Kemenag (Rp2,28 triliun), Polri (Rp2,06 triliun), dan Kemenkes (Rp1,71 triliun). "Realisasi PUPR mencapai Rp630 miliar cukup membantu dalam capain target realisasi yang 15 persen di Sulsel," lanjut Syaiful.

Selanjutnya, realisasi transfer ke daerah dan dana desa untuk beberapa komponen menunjukkan kinerja yang sangat positif, meski masih terdapat capaian yang cukup rendah. Sebagai contoh DAK Fisik yang realisasi baru mencapai 0,17 persen atau Rp6,43 miliar dari alokasi Rp3,70 triliun.

Sementara DAK Non Fisik realisasi sudah 24,73 persen atau Rp1,40 trilin dari alokasi Rp5,66 triliun, Dana Desa realisasi mencapai 18,61 persen atau Rp441,61 miliar dari alokasi Rp2,37 triliun, Dana Alokasi Umum realisasi mencapai 28,91 persen atau Rp5,01 triliun dari alokasi Rp17,33 triliun, dan Dana Bagi Hasil realiasi 42,91 persen atau Rp346,47 miliar dari alokasi Rp807,47 miliar.



Progres Dana Desa dinilai belum optimal karena beberapa kendala di pihak pemerintah desa yang mengalami keterlambatan penetapan APBDes dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola Dana Desa.

Dana Desa Tahap I telah salur mencapai Rp327,3 miliar untuk 1.186 dari 2.255 desa. Earmark 8 persen Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 telah salur Rp96,10 miliar kepada 1.130 desa. Sedangkan untuk BLT Dana Desa selama Januari-Maret telah tersalur Rp40,08 miliar kepada 2.232 desa (akumulasi tiga bulan), sedangkan masih terdapat 4.501 desa (akumulasi tiga bulan) yang belum mencairkan BLT Dana Desa-nya.