Tito Geram, Belanja APBD PNS Gede Tapi Jalan Rusak Gak Diurus
loading...
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan seringkali porsi anggaran untuk pegawai PNS daerah lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan yang ada di daerah.
“Jalan-jalan rusak. Sampah bertebaran. Karena apa? Karena belanja modalnya kecil. Ada saya cek belanja modalnya hanya 12%. Artinya belanja operasionalnya lebih kurang 88%. Hanya 12%. Nanti 12% pun yg digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi itu mungkin 3%,4%,5%. Jadi yg sampai ke masyarakat 7%, 8%. Ini menyedihkan,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).
Dia mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya banyak kepala daerah yang tidak tahu soal ini. “Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu Tito berpesan agar kepala daerah tidak dibodoh-bodohi bawahannya dalam penyusunan anggaran di daerah. “Tolong rekan-rekan kepala daerah. Terutama kepala daerah baru jangan mau juga di bodoh-bodohin. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” tuturnya.
Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa penyusunan anggaran pada saat ini mengikuti prinsip money follow program. Dimana programnya dibuat melalui musrenbangnas lalu uangnya mengikuti. “Eksekusi tahun depan prinsipnya programnya follow money. Berapa uang yang ada yang itu yang diikuti. Itu yang dikerjakan,” ujarnya.
Kembali lagi dia meminta agar porsi belanja modal ditambah setidaknya 30 hingga 40%. “Bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu di Walikota Solo, beliau pernah berhasil mencapai 45% untuk belanja modal. Itu sudah lumayan lah. Ini stimulan untuk membangunkan swasta juga. Dalam situasi pandemi ini belanja pemerintah menjadi belanja pokok, tulang punggung belanja,” pungkasnya.
“Jalan-jalan rusak. Sampah bertebaran. Karena apa? Karena belanja modalnya kecil. Ada saya cek belanja modalnya hanya 12%. Artinya belanja operasionalnya lebih kurang 88%. Hanya 12%. Nanti 12% pun yg digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi itu mungkin 3%,4%,5%. Jadi yg sampai ke masyarakat 7%, 8%. Ini menyedihkan,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).
Dia mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya banyak kepala daerah yang tidak tahu soal ini. “Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu Tito berpesan agar kepala daerah tidak dibodoh-bodohi bawahannya dalam penyusunan anggaran di daerah. “Tolong rekan-rekan kepala daerah. Terutama kepala daerah baru jangan mau juga di bodoh-bodohin. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” tuturnya.
Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa penyusunan anggaran pada saat ini mengikuti prinsip money follow program. Dimana programnya dibuat melalui musrenbangnas lalu uangnya mengikuti. “Eksekusi tahun depan prinsipnya programnya follow money. Berapa uang yang ada yang itu yang diikuti. Itu yang dikerjakan,” ujarnya.
Kembali lagi dia meminta agar porsi belanja modal ditambah setidaknya 30 hingga 40%. “Bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu di Walikota Solo, beliau pernah berhasil mencapai 45% untuk belanja modal. Itu sudah lumayan lah. Ini stimulan untuk membangunkan swasta juga. Dalam situasi pandemi ini belanja pemerintah menjadi belanja pokok, tulang punggung belanja,” pungkasnya.
(nng)
Explore More