THR PNS Terkena Efisiensi, Ekonom: Keuangan Negara Patut Dipertanyakan
loading...
Ekonom menilai efisiensi THR PNS menunjukkan kondisi keuangan negara tengah sulit. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi keluhan pegawai negeri sipil (PNS) terkait efisiensi Tunjangan Hari Raya (THR) . Tito mengatakan, dalam situasi yang sulit saat ini, aparatur sipil negara yang masih mendapatkan THR seharusnya merasa bersyukur.
Namun, Ekonom Indef Nailul Huda menilai, kebijakan efisiensi THR tersebut memunculkan pertanyaan. Keputusan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara patut dipertanyakan.
"Janji THR dibayarkan secara utuh sudah dianggarkan pada tahun lalu, dan tiba-tiba diubah saat mendekati hari pembagian THR. Artinya kondisi penerimaan negara kita sedang tidak baik," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (4/5/2021).
Dia juga mengkritisi alokasi anggaran yang menurutnya dialokasikan ke sektor-sektor yang tidak terpengaruh oleh pandemi. Dia mencontohkan alokasi anggaran untuk kartu prakerja yang mencapai Rp20 triliun. Dari jumlah itu ada bagian untuk pengembang platform, baik platform penjual dan pemberi pelatihan. "Padahal mereka notabene tidak terkena dampak pandemi terlalu serius," katanya.
Sejatinya, kata Huda, PNS sebenarnya termasuk golongan yang tidak terkena efek terlalu signifikan. Maka, bila THR yang dibagikan tanpa menyertakan tunjangan, yang harus dilihat menurutnya apakah perubahan alokasi anggarannya untuk program yang tepat.
"Bila THR untuk PNS dikurangi ya sudah sewajarnya kalau mereka menuntut (anggaran) untuk program pemerintah yang tidak tepat juga dibatalkan. Mulai dari program kartu prakerja, diskon PPnBM mobil, sampai diskon perumahan yang umumnya dinikmati oleh orang-orang kaya," tuturnya.
Namun, Ekonom Indef Nailul Huda menilai, kebijakan efisiensi THR tersebut memunculkan pertanyaan. Keputusan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara patut dipertanyakan.
"Janji THR dibayarkan secara utuh sudah dianggarkan pada tahun lalu, dan tiba-tiba diubah saat mendekati hari pembagian THR. Artinya kondisi penerimaan negara kita sedang tidak baik," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (4/5/2021).
Dia juga mengkritisi alokasi anggaran yang menurutnya dialokasikan ke sektor-sektor yang tidak terpengaruh oleh pandemi. Dia mencontohkan alokasi anggaran untuk kartu prakerja yang mencapai Rp20 triliun. Dari jumlah itu ada bagian untuk pengembang platform, baik platform penjual dan pemberi pelatihan. "Padahal mereka notabene tidak terkena dampak pandemi terlalu serius," katanya.
Sejatinya, kata Huda, PNS sebenarnya termasuk golongan yang tidak terkena efek terlalu signifikan. Maka, bila THR yang dibagikan tanpa menyertakan tunjangan, yang harus dilihat menurutnya apakah perubahan alokasi anggarannya untuk program yang tepat.
"Bila THR untuk PNS dikurangi ya sudah sewajarnya kalau mereka menuntut (anggaran) untuk program pemerintah yang tidak tepat juga dibatalkan. Mulai dari program kartu prakerja, diskon PPnBM mobil, sampai diskon perumahan yang umumnya dinikmati oleh orang-orang kaya," tuturnya.
(fai)
Explore More