Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Siapa Pemilik Mayoritas Bisnis GoTo?, Pengusaha: Jangan Memuluskan Aliran Uang ke Asing
loading...
Jangan sampai merger GoJek dan Tokopedia dengan melahirkan entitas GoTo justru memuluskan aliran uang ke asing. Sepanjang UKM Indonesia tidak memiliki daya saing, maka yang terjadi produk asing akan membanjiri Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan, jangan sampai merger GoJek dan Tokopedia dengan melahirkan entitas GoTo justru memuluskan aliran uang ke asing. Sepanjang Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia tidak memiliki daya saing, maka yang terjadi produk asing akan membanjiri Indonesia.
"Kedua, siapakah pemilik mayoritas dalam struktur bisnis GoTo ini? Tokopedia dan Gojek adalah dua perusahaan yang secara ikonik menjadi representasi Indonesia, karena para foundersnya adalah orang Indonesia. Dalam perjalanan bisnis selanjutnya, apakah pemegang saham mayoritas masih orang-orang Indonesia?," imbuh Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HHIPMI, Ajib Hamdani.
Karena secara bisnis, sambung Ajib, selanjutnya ini akan menentukan mengalirnya arus uang yang menjadi keuntungan atas siklus ekonomi di ekosistem bisnis ini, apakah akan tetap mengalir di dalam negeri, atau justru mempermulus aliran uang ke luar negeri.
"Dengan melihat potensi keuntungan dan ancaman yang jelas di depan mata, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Dengan infrastruktur BUMN serta kewenangan regulasi yang dimiliki, pemerintah seharusnya mengakselerasi pembuatan digital platform yang bisa menjadi penyeimbang," tegas Ajib.
Karena tujuan dari BUMN, selain financially profit, juga untuk social welfare. "Pemerintah bisa memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional," ujarnya.
Diterangkan juga olehnya bahwa GoTo bisa juga menghadirkan ancaman secara ekonomi nasional yang harus diwaspadai. "Pertama, bagaimana kesiapan UKM di Indonesia? Penopang lebih dari 60% PDB ini sangat rentan dengan persaingan yang bebas dan terbuka," ungkap Ajib.
Karena, kata dia, UKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah mendasar, di antaranya rendahnya produktivitas dan tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) karena proses ekonomi yang tidak efisien.
"Hal inilah yang melatarbelakangi Presiden Jokowi selalu mengingatkan gagasan besarnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM dan juga deregulasi," tegas Ajib.
"Kedua, siapakah pemilik mayoritas dalam struktur bisnis GoTo ini? Tokopedia dan Gojek adalah dua perusahaan yang secara ikonik menjadi representasi Indonesia, karena para foundersnya adalah orang Indonesia. Dalam perjalanan bisnis selanjutnya, apakah pemegang saham mayoritas masih orang-orang Indonesia?," imbuh Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HHIPMI, Ajib Hamdani.
Karena secara bisnis, sambung Ajib, selanjutnya ini akan menentukan mengalirnya arus uang yang menjadi keuntungan atas siklus ekonomi di ekosistem bisnis ini, apakah akan tetap mengalir di dalam negeri, atau justru mempermulus aliran uang ke luar negeri.
"Dengan melihat potensi keuntungan dan ancaman yang jelas di depan mata, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Dengan infrastruktur BUMN serta kewenangan regulasi yang dimiliki, pemerintah seharusnya mengakselerasi pembuatan digital platform yang bisa menjadi penyeimbang," tegas Ajib.
Karena tujuan dari BUMN, selain financially profit, juga untuk social welfare. "Pemerintah bisa memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional," ujarnya.
Diterangkan juga olehnya bahwa GoTo bisa juga menghadirkan ancaman secara ekonomi nasional yang harus diwaspadai. "Pertama, bagaimana kesiapan UKM di Indonesia? Penopang lebih dari 60% PDB ini sangat rentan dengan persaingan yang bebas dan terbuka," ungkap Ajib.
Karena, kata dia, UKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah mendasar, di antaranya rendahnya produktivitas dan tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) karena proses ekonomi yang tidak efisien.
"Hal inilah yang melatarbelakangi Presiden Jokowi selalu mengingatkan gagasan besarnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM dan juga deregulasi," tegas Ajib.
(akr)
Explore More