Serapan Dana Desa Baru 32%, Pencairan BLT Desa Jadi Lamban
Kamis, 10 Juni 2021 - 15:57 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fokus mengoptimalkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) untuk pemulihan ekonomi di pedesaan. BLT Desa merupakan salah satu program perlindungan sosial yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menyebutkan, realisasi dana desa baru mencapai 32,5% atau Rp23,11 triliun dari pagu Rp72 triliun. Pencapaian tersebut menurun 24,2% dibandingkan realisasi tahun lalu untuk periode yang sama. Serapan dana desa yang masih rendah ini turut mempengaruhi lambannya pencairan BLT Desa.
Baca juga: BKN Jamin Keadilan dalam Tes CPNS, Segala Kecurangan Bisa Dilaporkan ke Sini
"Kalau dilihat progresnya memang relatif rendah. Ini sebetulnya kami harapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena realisasinya dari nilai salurnya total baru ada di kisaran Rp3,5 triliun," kata Astera dalam video virtual, Kamis (10/6/2021).
Menurut dia, masih banyak permasalahan terkait distribusinya. Oleh karena itu, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menyebutkan, realisasi dana desa baru mencapai 32,5% atau Rp23,11 triliun dari pagu Rp72 triliun. Pencapaian tersebut menurun 24,2% dibandingkan realisasi tahun lalu untuk periode yang sama. Serapan dana desa yang masih rendah ini turut mempengaruhi lambannya pencairan BLT Desa.
Baca juga: BKN Jamin Keadilan dalam Tes CPNS, Segala Kecurangan Bisa Dilaporkan ke Sini
"Kalau dilihat progresnya memang relatif rendah. Ini sebetulnya kami harapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena realisasinya dari nilai salurnya total baru ada di kisaran Rp3,5 triliun," kata Astera dalam video virtual, Kamis (10/6/2021).
Menurut dia, masih banyak permasalahan terkait distribusinya. Oleh karena itu, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di daerah.
Lihat Juga :
