Menteri Trenggono Optimis KKP Bisa Tingkatkan Nilai Tukar Nelayan

Minggu, 13 Juni 2021 - 11:45 WIB
loading...
Menteri Trenggono Optimis...
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Rakor Tingkat Menteri (RTM), Kamis (10/6/2021). Foto/Dok. KKP
A A A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono ketika menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) guna membahas Sasaran Pembangunan Nasional di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (10/6) lalu.

Baca Juga: Realisasi Anggaran KKP Juni 2021 Baru 24,07%, Menteri Sakti: Ada Beberapa Gagal Bayar

"KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata NTN masih pada angka 103. Sehingga kami akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar peningkatan NTN," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima, Minggu (13/6/2021).

Dia menjelaskan, langkah strategis tersebut di antaranya adalah bekerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek, baik untuk melakukan perbaruan kebijakan harga ikan, hingga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

Selain itu Menteri Trenggono beserta jajarannya juga mencoba menelusuri di lapangan serta pengumpulan data mengapa NTN selama ini rendah. Diketahui bahwa nilai produksi ikan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang yang mana seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi. Namun pada kenyataannya nilai rata-rata NTN tahun 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan nilai rata-rata NTN Indonesia pada saat ini berada pada angka 103,4.

Rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Selain dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan sempat mengalami kelesuan pada masa awal pandemi bulan Maret hingga April 2020, rendahnya NTN juga dikarenakan besarnya spending operasional dan juga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Percepat Program Prioritas...
Percepat Program Prioritas Ketahanan Pangan, KKP Dorong Kolaborasi Nasional
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
KKP Pertegas Komitmen...
KKP Pertegas Komitmen Perkuat Pengawasan pada Momentum Hari Internasional Anti IUU Fishing
Mengapa Nelayan Butuh...
Mengapa Nelayan Butuh Dukungan Asuransi, Begini Penjelasannya
KKP Pastikan Proyek...
KKP Pastikan Proyek Pagar Beton Cilincing Sudah Kantongi Izin
Danantara Lirik Sektor...
Danantara Lirik Sektor Perikanan, Bakal Suntik Modal Investasi Rp26 Triliun
HNSI Nilai Kebijakan...
HNSI Nilai Kebijakan BBM Khusus Nelayan Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo
Yayasan Bangun Ekosistem...
Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Resmi Tercatat di Kementerian Hukum
3 Unit Insinerator KKP...
3 Unit Insinerator KKP di Gili Trawangan Masih Menunggu Izin Operasi
Rekomendasi
Pakar Militer Ini Ungkap...
Pakar Militer Ini Ungkap Psikologi Presiden Trump Lebih Penting Dibandingkan Biaya Politik
Pakar: Penempatan Dana...
Pakar: Penempatan Dana SAL Sesuai UU APBN 2026, Kebijakan Purbaya Dinilai Tepat
Meski Dihujani Puluhan...
Meski Dihujani Puluhan Rudal Rusia, Kenapa Jumlah Korban Tewas di Ukraina Tidak Banyak?
Berita Terkini
Kondisi Jalur Distribusi...
Kondisi Jalur Distribusi Membaik, Penyaluran BBM di Sumatera Barat Kembali Stabil
DJP Bidik Wajib Pajak...
DJP Bidik Wajib Pajak Baru, Sasar Data Rekening hingga Pelat Nomor Kendaraan
Jaga Distribusi BBM...
Jaga Distribusi BBM di Aceh, Pertamina Patra Niaga Perkuat Operasional Terminal
LPEU MUI Luncurkan Perumahan...
LPEU MUI Luncurkan Perumahan Merah Putih di Bogor, Terapkan Konsep Syariah Bebas Riba
PHK Masih Terus Berlanjut,...
PHK Masih Terus Berlanjut, 30.000-an Karyawan Jadi Korban
Dana Pensiun PNS Malaysia...
Dana Pensiun PNS Malaysia Jadi Korban eFishery, Kerugian Capai Rp855 Miliar
Infografis
Pete Hegseth, Menteri...
Pete Hegseth, Menteri Perang AS yang Dikenal Rasis, Radikal, dan Pemabuk
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved