Vaksinasi 1 Juta Penduduk Per Hari Melibatkan TNI/Polri Bikin Pemerintah Fokus
Rabu, 30 Juni 2021 - 09:57 WIB
loading...
Ekonom menyambut baik program vaksinasi 1 juta penduduk per hari. Dimana Program ini melibatkan 400 ribu personel TNI dan Polri. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet menyambut baik program vaksinasi 1 juta penduduk per hari. Dimana Program ini melibatkan 400 ribu personel TNI dan Polri yang direncanakan akan mulai diterapkan pada awal Juli tahun 2021.
“Saya sepakat, artinya vaksinasi ini kan merupakan salah satu cara dari sisi pendekat kesehatan untuk memutuskan mata rantai atau setidaknya mengurangi kasus penyebaran Covid-19 yang kita lihat mengalami peningkatan usai libur lebaran,” ujar Yusuf.
Baca Juga: 1 Juta Vaksinasi Terlampaui, Jokowi Ingin Tambah Jadi 2 Juta per Hari
Menurut Yusuf bahwa keterlibatan TNI/Polri juga mampu membantu pemerintah fokus dalam penanganan vaksinasi. Pasalnya, selama ini tenaga kesehatan di Indonesia harus terbagi atau bahkan pecah konsentrasinya karena penanganan pandemi sekaligus proses vaksinisasi sendiri.
“Sehingga dengan adanya bantuan dari TNI/Polri ini tentunya diharapkan proses vaksinisasi bisa cepat tersalurkan hingga ke berbagai pelosok daerah,” katanya.
Selanjutnya, Yusuf juga menyampaikan bahwa pendekatan menggunakan bantuan TNI/Polri ini tidak hanya berhenti pada program vaksinasi aja, namun juga perlu diperkuat dalam 3T (Tracing, Testing, Treatment).
“Pendekatan TNI/Polri ini juga bisa dilakukan dalam pelaksanaan 3T dan isolasi. Sehingga masyarakat dapat lebih disiplin terhadap prokes dan bantuan dari pihak Polisi dan TNI saya kira akan menjadi bantuan yang cukup bagus gitu dalam upaya memutus mata rantai virus Covid-19.” tutupnya.
Pemerintah terus berupaya mengakselerasi vaksinasi Covid-19 agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan vaksinasi harian sebanyak satu juta dosis.
"Pemerintah akan meningkatkan awal Juli menjadi 1 juta dosis per hari dengan melibatkan TNI/Polri sebanyak 400 ribu personel," kata Menko Perekonomian ini, pada Jumat (25/6).
Merujuk pada data vaksinasi Covid-19 per 27 Juni 2021, terdapat 27.115.763 warga Indonesia yang sudah mendapat suntikan dosis pertama. Sedangkan, sebanyak 13.109.031 sudah menerima dosis kedua vaksin Covid-19.
Baca Juga: Wabah Corona: WHO Tolak Mentah-mentah Gagasan Herd Imunity
Menanggapi hal tersebut, Epidemiologi FKM Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyebut upaya vaksinasi ini harus segera dilakukan untuk menciptakan kekebalan setiap masyarakat.
“Vaksinasi ini harus segera dipercepat agar masyarakat memiliki kekebalan terhadap virus Covid-19. Meskipun kita belum tahu varian delta atau B1.617.2 yang sudah banyak ditemukan di beberapa wilayah ini apakah masih mampu direndam efeknya dari vaksin yang kita miliki saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan implementasi penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berjalan dengan baik. Pasalnya kecepatan virus corona varian delta diyakini lebih cepat menular dibandingkan sebelumnya.
“PPKM mikro ini implementasinya harus ditegakkan dengan betul, karena mobilitas yang tinggi di kota-kota besar dikhawatirkan akan meningkatkan laju penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
“Saya sepakat, artinya vaksinasi ini kan merupakan salah satu cara dari sisi pendekat kesehatan untuk memutuskan mata rantai atau setidaknya mengurangi kasus penyebaran Covid-19 yang kita lihat mengalami peningkatan usai libur lebaran,” ujar Yusuf.
Baca Juga: 1 Juta Vaksinasi Terlampaui, Jokowi Ingin Tambah Jadi 2 Juta per Hari
Menurut Yusuf bahwa keterlibatan TNI/Polri juga mampu membantu pemerintah fokus dalam penanganan vaksinasi. Pasalnya, selama ini tenaga kesehatan di Indonesia harus terbagi atau bahkan pecah konsentrasinya karena penanganan pandemi sekaligus proses vaksinisasi sendiri.
“Sehingga dengan adanya bantuan dari TNI/Polri ini tentunya diharapkan proses vaksinisasi bisa cepat tersalurkan hingga ke berbagai pelosok daerah,” katanya.
Selanjutnya, Yusuf juga menyampaikan bahwa pendekatan menggunakan bantuan TNI/Polri ini tidak hanya berhenti pada program vaksinasi aja, namun juga perlu diperkuat dalam 3T (Tracing, Testing, Treatment).
“Pendekatan TNI/Polri ini juga bisa dilakukan dalam pelaksanaan 3T dan isolasi. Sehingga masyarakat dapat lebih disiplin terhadap prokes dan bantuan dari pihak Polisi dan TNI saya kira akan menjadi bantuan yang cukup bagus gitu dalam upaya memutus mata rantai virus Covid-19.” tutupnya.
Pemerintah terus berupaya mengakselerasi vaksinasi Covid-19 agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan vaksinasi harian sebanyak satu juta dosis.
"Pemerintah akan meningkatkan awal Juli menjadi 1 juta dosis per hari dengan melibatkan TNI/Polri sebanyak 400 ribu personel," kata Menko Perekonomian ini, pada Jumat (25/6).
Merujuk pada data vaksinasi Covid-19 per 27 Juni 2021, terdapat 27.115.763 warga Indonesia yang sudah mendapat suntikan dosis pertama. Sedangkan, sebanyak 13.109.031 sudah menerima dosis kedua vaksin Covid-19.
Baca Juga: Wabah Corona: WHO Tolak Mentah-mentah Gagasan Herd Imunity
Menanggapi hal tersebut, Epidemiologi FKM Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyebut upaya vaksinasi ini harus segera dilakukan untuk menciptakan kekebalan setiap masyarakat.
“Vaksinasi ini harus segera dipercepat agar masyarakat memiliki kekebalan terhadap virus Covid-19. Meskipun kita belum tahu varian delta atau B1.617.2 yang sudah banyak ditemukan di beberapa wilayah ini apakah masih mampu direndam efeknya dari vaksin yang kita miliki saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan implementasi penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro berjalan dengan baik. Pasalnya kecepatan virus corona varian delta diyakini lebih cepat menular dibandingkan sebelumnya.
“PPKM mikro ini implementasinya harus ditegakkan dengan betul, karena mobilitas yang tinggi di kota-kota besar dikhawatirkan akan meningkatkan laju penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
(akr)
Lihat Juga :
