Anggaran PEN Bertambah Jadi Rp924 Triliun untuk Hadapi Lonjakan Covid-19 dan PPKM Darurat

“Selain diskon listrik yang dilanjutkan sampai kuartal III, akan ada perpanjangan bantuan sosial tunai dua bulan. Tadinya selesai April akan ditambahkan dua bulan dan akan ada perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST). Paling penting kami minta alokasi 18,8 juta penerima bantuan pangan nontunai atau kartu sembako betul-betul tercapai 18,8 juta. Sekarang masih ada perbaikan data,” ujarnya.

Sementara itu, untuk insentif usaha, Pemerintah memperpanjang beberapa insentif yang semula direncanakan berakhir Juni 2021 kini diperpanjang hingga Desember 2021.

Adapun insentif yang diperpanjang tersebut yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP untuk UMKM, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50 persen angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Meski demikian, perpanjangan untuk jenis insentif potongan angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan restitusi PPN dipercepat hanya berlaku pada sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan.

Sementara untuk insentif pajak yang diberikan untuk mendorong konsumsi kelas menengah yakni Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP dan PPN atas rumah DTP. Khusus pada insentif PPnBM DTP, Pemerintah juga memperpanjang pemberian insentif PPnBM DTP 100 persen pada mobil berkapasitas hingga 1.500 cc, dari semula sepanjang Maret-Mei 2021 menjadi Maret-Agustus 2021.

“Insentif usaha, bahwa beberapa insentif usaha pajak (dimundurkan) sampai akhir Desember 2021, dengan sudah dilanjutkan jadi bagian PEN,” tuturnya.

Teuku Riefky, ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengatakan, Pemerintah telah tepat menambah anggaran PEN 2021 seiring dengan PPKM Darurat dan perpanjangan PPKM Mikro di luar Jawa-Bali.

Riefky menyebut sebelum diterapkan PPKM Darurat, program PEN mampu meredam dampak dari penurunan ekonomi akibat pandemi. “Kalau kita lihat dalam setahun ini, program PEN mampu mengurangi dampak kepada masyarakat maupun dunia usaha. Jadi, penambahan anggaran ini sudah tepat dilakukan untuk menunjang penerapan PPKM Darurat dan di luar Jawa-Bali,” ujarnya.

Menurut Riefky, perkiraan Pemerintah atas perekonomian nasional yang bisa tumbuh positif di kuartal II/2021 dinilai realistis untuk tercapai. Pasalnya, base effect pada pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 cukup mendalam.

“Artinya, untuk tumbuh positif dengan angka yang tinggi pada kuartal II/2021 ini mudah dicapai. Ditambah, roda perekonomain kita sudah kembali bergerak hampir seperti sebelum pandemi dan pemberlakuan PPKM Darurat sendiri baru diterapkan di pengujung kuartal II/2021 atau di awal Kuartal III, jadi saya cukup optimis,” ujarnya.