Diberondong Isu Negatif Soal Vaksinasi Berbayar, Erick Thohir Angkat Bicara
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menaggapi terkait isu negatif yang ditujukan kepada dirinya terkait vaksinasi berbayar lewat Kima Farma. Tidak hanya itu, isu miring juga terkait persoalan produksi obat anti-parasit atau terapi yang tengah digodok Indofarma.
Meski begitu, Erick tidak berkecil hati. Dia menilai kritik yang diutarakan adalah bagian dari masukan kepada pemerintah. Bahkan, menjadi hal yang biasa terjadi. "Sekarang kita mau membantu terus, tadi saya sangat terbuka, yang namanya kritik obat, namanya tuduhan itu (vaksin) hal yang biasa, namanya kita sebagai umat beragama tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya milik Allah, tapi pasti kita lakukan percepatan-percepatan, kita turun ke bawah (rakyat)," ujar Erick, Selasa (13/7/2021).
Mantan Bos Inter Milan itu pun membantah tuduhan adanya komersialisasi vaksinasi gotong royong individu yang akan digelar Kimia Farma. Dalam skema vaksinasi itu, masyarakat harus membayar Rp 879.140 untuk memperoleh dua dosis vaksin.
Erick menegaskan, tidak ada komersialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong, baik untuk individu ataupun untuk karyawan perusahaan swasta. "Kemarin ada tuduhan, oh ini jangan-jangan ini vaksin sumbangan, oh ini masya Allah, saya rasa, saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itu, kita gak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan, masya Allah," ujarnya.
Bahkan, anggaran pendanaan vaksinasi gotong royong sendiri tidak diserap dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya pengadaan vaksin corona tersebut menggunakan keuangan korporasi yang dilakukan langsung oleh Holding Farmasi BUMN. "Tidak ada yang ditutup-tutupi, misalnya ketika ada tuduhan, oh ini (vaksinasi) memakai APBN, vaksin gotong royong sejak awal tidak memakai APBN," kata dia.
Baca Juga: Jutaan Orang Daftar CPNS 2021, Ini Dia 10 Instansi Terfavorit!
Dia pun meminta agar kelompok yang membangun opini adanya komersialisasi vaksin Covid-19 melihat fakta yang terjadi di lapangan. Fakta yang dia maksudkan adalah kontribusi besar BUMN Farmasi dan sektor lain sejak pandemi Covid-19 berlangsung. "Jadi kalau tuduhan BUMN ini berbisnis, sekarang dilihat dari sisi lainnya? Sekarang kita sudah banyak membantu terus," ungkapnya.
Meski begitu, Erick tidak berkecil hati. Dia menilai kritik yang diutarakan adalah bagian dari masukan kepada pemerintah. Bahkan, menjadi hal yang biasa terjadi. "Sekarang kita mau membantu terus, tadi saya sangat terbuka, yang namanya kritik obat, namanya tuduhan itu (vaksin) hal yang biasa, namanya kita sebagai umat beragama tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya milik Allah, tapi pasti kita lakukan percepatan-percepatan, kita turun ke bawah (rakyat)," ujar Erick, Selasa (13/7/2021).
Mantan Bos Inter Milan itu pun membantah tuduhan adanya komersialisasi vaksinasi gotong royong individu yang akan digelar Kimia Farma. Dalam skema vaksinasi itu, masyarakat harus membayar Rp 879.140 untuk memperoleh dua dosis vaksin.
Erick menegaskan, tidak ada komersialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong, baik untuk individu ataupun untuk karyawan perusahaan swasta. "Kemarin ada tuduhan, oh ini jangan-jangan ini vaksin sumbangan, oh ini masya Allah, saya rasa, saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itu, kita gak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan, masya Allah," ujarnya.
Bahkan, anggaran pendanaan vaksinasi gotong royong sendiri tidak diserap dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya pengadaan vaksin corona tersebut menggunakan keuangan korporasi yang dilakukan langsung oleh Holding Farmasi BUMN. "Tidak ada yang ditutup-tutupi, misalnya ketika ada tuduhan, oh ini (vaksinasi) memakai APBN, vaksin gotong royong sejak awal tidak memakai APBN," kata dia.
Baca Juga: Jutaan Orang Daftar CPNS 2021, Ini Dia 10 Instansi Terfavorit!
Dia pun meminta agar kelompok yang membangun opini adanya komersialisasi vaksin Covid-19 melihat fakta yang terjadi di lapangan. Fakta yang dia maksudkan adalah kontribusi besar BUMN Farmasi dan sektor lain sejak pandemi Covid-19 berlangsung. "Jadi kalau tuduhan BUMN ini berbisnis, sekarang dilihat dari sisi lainnya? Sekarang kita sudah banyak membantu terus," ungkapnya.
(nng)