Terkait Jebakan Pandemi, Semua Negara ‘Goyang’ Hadapi Varian Delta
Senin, 02 Agustus 2021 - 17:05 WIB
loading...
Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya optimal untuk menangani pandemi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menanggapi tentang risiko Indonesia memasuki jebakan pandemi COVID-19 , Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya optimal untuk menangani pandemi. Ia menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro sejak awal Februari lalu sebenarnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik.
“Penerapan PPKM ini targetnya adalah kurva melandai. Kalau kita lihat puncak kasus di 5 Februari 2021 sebanyak 176 ribu kasus, dan kasus aktif nasional per 26 Mei 2021 sebanyak 96 ribu kasus. Sehingga PPKM Mikro ini berhasil menurunkan laju kasus sebesar 45 persen,” jelas Dimas dalam diskusi online bersama komunitas alumni sejumlah kampus di Jakarta, Senin (2/8/2021).
Baca Juga: Luhut Ungkap Alasan PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus 2021
Sebelumnya Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono memperingatkan, tentang risiko Indonesia memasuki jebakan pandemi.
Lebih lanjut, Mantan Staf Khusus Kantor Staf Presiden ini menyebutkan, lonjakan kasus positif Covid-19 pada bulan Juni 2021 juga telah diantisipasi oleh pemerintah. Antara lain, dengan upaya pencegahan dan pelarangan mudik pada lebaran Idul Fitri lalu.
Karenanya, Dimas membantah jika pemerintah tengah menghadapi jebakan pandemi atau pandemic trap saat ini. Pasalnya varian Delta merupakan varian baru Covid-19 yang memiliki kekuatan penularan lebih cepat dan masif.
“Menurut saya lonjakan kasus ini sudah diprediksi. Tapi munculnya varian Delta sangat mengejutkan dan membuat lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wajar jika banyak pemerintahan yang tidak cukup siap dalam menghadapi situasi tersebut. Apalagi, varian terbaru ini memiliki kemampuan bertransimisi lebih cepat sehingga penularan lebih mudah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ia mengapresiasi respon cepat Presiden Joko Widodo dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 terakhir. Presiden secara langsung menjelaskan kepada publik dan turun memberikan bantuan kepada masyarakat yang rentan.
“Saya melihat dalam penerapan PPKM kali ini Presiden mengambil inisiatif di depan. Mulai dari memimpin langsung rapat, bertemu tokoh masyarakat, doa bersama, konferensi pers, sampai meninjau lokasi isoman, memberikan bantuan dan memastikan keberadaan obat Covid-19, serta ketersediaan oksigen. Presiden juga mengapresiasi gerakan gotong royong di masyarakat, dan memastikan kinerja dari Kepala Daerah secara langsung dalam merespon perkembangan. Hal ini jelas merupakan langkah kepemimpinan yang baik dan kita apresiasi,” tegasnya.
Meski demikian, Dimas tetap memberikan sejumlah catatan kritis untuk memperkuat kebijakan pemerintah. Menurutnya, menghadapi perkembangan Covid-19 yang tidak terduga agar pemerintah dapat memperkuat produksi vaksin dan obat Covid-19 di tanah air secara lebih mandiri.
“Di satu sisi, kita harus melakukan percepatan vaksinasi bagi masyarakat. Pemerintah harus mengamankan stok vaksin. Problemnya, di sisi lain, kita harus impor dari negara maju, yang akibatnya kita menjadi tergantung. India berhasil mendapatkan izin regulasi untuk memproduksi vaksin AstraZeneca bersama Oxford. Sebaiknya Indonesia melakukan langkah yang sama atau menemukan vaksin untuk kebutuhan negaranya sendiri. Ini menjadi tantangan bagi kita semua,” jelasnya.
Baca Juga: Bulan Kemerdekaan, Luhut: Jangan Bikin Kabar-kabar yang Membuat Rakyat Bingung
Lebih lanjut, Dimas meminta masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat harus taat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan serta vaksinasi.
“Dalam masa keadaan krisis yang kompleks seperti ini kita sebagai bangsa harus bisa bersatu, bergotong-royong. Hal itu dicontohkan oleh Italia, di mana angka penularan dan kematian akibat Covid-19 bisa dikurangi ketika pemerintahannya solid, negara dan masyarakatnya bersatu,” pungkasnya.
“Penerapan PPKM ini targetnya adalah kurva melandai. Kalau kita lihat puncak kasus di 5 Februari 2021 sebanyak 176 ribu kasus, dan kasus aktif nasional per 26 Mei 2021 sebanyak 96 ribu kasus. Sehingga PPKM Mikro ini berhasil menurunkan laju kasus sebesar 45 persen,” jelas Dimas dalam diskusi online bersama komunitas alumni sejumlah kampus di Jakarta, Senin (2/8/2021).
Baca Juga: Luhut Ungkap Alasan PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus 2021
Sebelumnya Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono memperingatkan, tentang risiko Indonesia memasuki jebakan pandemi.
Lebih lanjut, Mantan Staf Khusus Kantor Staf Presiden ini menyebutkan, lonjakan kasus positif Covid-19 pada bulan Juni 2021 juga telah diantisipasi oleh pemerintah. Antara lain, dengan upaya pencegahan dan pelarangan mudik pada lebaran Idul Fitri lalu.
Karenanya, Dimas membantah jika pemerintah tengah menghadapi jebakan pandemi atau pandemic trap saat ini. Pasalnya varian Delta merupakan varian baru Covid-19 yang memiliki kekuatan penularan lebih cepat dan masif.
“Menurut saya lonjakan kasus ini sudah diprediksi. Tapi munculnya varian Delta sangat mengejutkan dan membuat lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wajar jika banyak pemerintahan yang tidak cukup siap dalam menghadapi situasi tersebut. Apalagi, varian terbaru ini memiliki kemampuan bertransimisi lebih cepat sehingga penularan lebih mudah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ia mengapresiasi respon cepat Presiden Joko Widodo dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 terakhir. Presiden secara langsung menjelaskan kepada publik dan turun memberikan bantuan kepada masyarakat yang rentan.
“Saya melihat dalam penerapan PPKM kali ini Presiden mengambil inisiatif di depan. Mulai dari memimpin langsung rapat, bertemu tokoh masyarakat, doa bersama, konferensi pers, sampai meninjau lokasi isoman, memberikan bantuan dan memastikan keberadaan obat Covid-19, serta ketersediaan oksigen. Presiden juga mengapresiasi gerakan gotong royong di masyarakat, dan memastikan kinerja dari Kepala Daerah secara langsung dalam merespon perkembangan. Hal ini jelas merupakan langkah kepemimpinan yang baik dan kita apresiasi,” tegasnya.
Meski demikian, Dimas tetap memberikan sejumlah catatan kritis untuk memperkuat kebijakan pemerintah. Menurutnya, menghadapi perkembangan Covid-19 yang tidak terduga agar pemerintah dapat memperkuat produksi vaksin dan obat Covid-19 di tanah air secara lebih mandiri.
“Di satu sisi, kita harus melakukan percepatan vaksinasi bagi masyarakat. Pemerintah harus mengamankan stok vaksin. Problemnya, di sisi lain, kita harus impor dari negara maju, yang akibatnya kita menjadi tergantung. India berhasil mendapatkan izin regulasi untuk memproduksi vaksin AstraZeneca bersama Oxford. Sebaiknya Indonesia melakukan langkah yang sama atau menemukan vaksin untuk kebutuhan negaranya sendiri. Ini menjadi tantangan bagi kita semua,” jelasnya.
Baca Juga: Bulan Kemerdekaan, Luhut: Jangan Bikin Kabar-kabar yang Membuat Rakyat Bingung
Lebih lanjut, Dimas meminta masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat harus taat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan serta vaksinasi.
“Dalam masa keadaan krisis yang kompleks seperti ini kita sebagai bangsa harus bisa bersatu, bergotong-royong. Hal itu dicontohkan oleh Italia, di mana angka penularan dan kematian akibat Covid-19 bisa dikurangi ketika pemerintahannya solid, negara dan masyarakatnya bersatu,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
