Pandemi Jadi Endemi di 2022, Ekonomi Diramal Mulai Pulih Tapi Tak Merata

Minggu, 29 Agustus 2021 - 14:31 WIB
loading...
Pandemi Jadi Endemi...
Ilustrasi suasana di sebuah mal di Jakarta. Foto/Dok SINDOphoto/Eko Purwanto
A A A
JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, perubahan dari pandemi Covid-19 ke endemi tidak menjamin pemulihan ekonomi merata di seluruh sektor.

Sebagai informasi, belum lama ini pemerintah memprediksi bahwa tahun depan pandemi Indonesia akan beralih menjadi endemi. Menurut Bhima, semua tergantung dari penanganan pandemi di tahun 2022, mulai dari tingkat vaksinasi sampai alokasi anggaran kesehatan.

“Fokus utama tetap harus kesehatan. Meskipun masuk fase endemi kan tetap perlu prokes dijaga dan mempersiapkan apabila terjadi lonjakan kasus baru. Selandia Baru misalnya, meski ada satu kasus langsung lakukan lockdown,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (29/8/2021).



Bhima memperkirakan model pemulihan ekonomi Indonesia akan berbentuk huruf K-shaped. Artinya, sektor yang sensitif terhadap pergerakan masyarakat akan tumbuh lebih lambat. Misalnya restoran, perhotelan, transportasi dan jasa terkait pariwisata lainnya, pemulihannya sangat terbatas.

“Sementara sektor yang mengalami kenaikan pesat selama pandemi seperti jasa informasi komunikasi, jual beli online, aplikasi kesehatan dan pendidikan masih akan terus meningkat,” tuturnya.

Ada pola permanen dari sektor yang tumbuh selama pandemi. Kata Bhima, perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan belanja online tidak akan kembali ke belanja konvensional. Pemulihan huruf K di sini artinya pendapatan masyarakat akan meningkat tapi tidak semua merata.

“Karena model pemulihan ekonomi berbentuk huruf K-shaped, maka pemerintah bisa memetakan mana sektor usaha yang lambat pulih dan tetap diberi stimulus secara prioritas. Baik stimulus fiskal maupun non-fiskal tetap penting,” terangnya.



Dia menyontohkan seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di sektor pariwisata sebaiknya dilanjutkan hingga akhir 2022. Kemudian bantuan hibah pariwisata pun baiknya juga terus dilanjutkan.

Bagi sektor usaha informal yang paling terdampak, menurut Bhima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbentuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) jangan terburu-buru dikurangi.

Persiapan memasuki tahun 2022, pemerintah bisa mendorong porsi UMKM yang tergabung di ekosistem digital dari 22% menjadi setidaknya 40-50%.

“Perlu dua kali lipat UMKM yang masuk ke pasar digital sehingga produk di e-commerce didominasi barang-barang lokal, dan tentunya ini membutuhkan support dari mulai infrastruktur, pembiayaan hingga regulasi,” jelas dia.
(ind)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2223 seconds (0.1#10.140)