Erick Thohir: Banyak Anggapan yang Salah Soal Utang BUMN

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa banyak anggapan yang salah terkait utang perusahaan pelat merah. Khususnya anggapan bahwa utang BUMN tak sebanding dengan aset yang dimiliki.

"Ini kan kadang-kadang diributkan, utang kita (BUMN) tidak seimbang dengan aset, itu salah," tegas Erick, Senin (20/9/2021). Erick menegaskan, aset BUMN luar biasa besar. Rasio aset dengan utang pun tercatat masih baik. Selain itu, saat ini sejumlah BUMN juga sudah mulai membukukan kenaikan profit.



"Apalagi ke depan ketika tadi yang saya sampaikan transformasi daripada perusahaan BUMN ini juga tadi, profitnya mulai terlihat, ini yang ingin kita lakukan," paparnya.

Kementerian BUMN mencatat total utang pendanaan BUMN sejak 2020 mencapai Rp2.000 triliun. Sumbernya berasal dari surat utang dan instrumen utang lainnya. Sementara ekuitas BUMN tercatat Rp2.500 triliun.

Dengan begitu, Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio utang perusahaan milik negara berada di posisi 0,7% atau masih di bawah 1%. Untuk diketahui, struktur utang perusahaan bisa dinyatakan sehat jika posisinya berada di bawah 1,5%.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebutkan banyak narasi yang menggabungkan utang pendanaan dan nonpendanaan BUMN. Padahal, komposisi utang yang dimiliki perusahaan menyangkut pinjaman dan tabungan masyarakat di Bank Himbara.

"Selama ini orang menggabungkan utang pendanaan yang ada bunga dan sebagainya dan utang nonpendanaan. Utang pendanaan kita itu sekitar Rp2.000 triliun, itu apakah surat utang yang punya bunga dan sebagainya. Kemudian kita punya utang nonpendanaan, ini yang kadang-kadang digabungkan, misalnya orang menyimpan uang di bank, nah ini otomatis menjadi utang perbankan," paparnya.



Tren utang BUMN memang tercatat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan statistik utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI), pinjaman asing BUMN per Januari 2021 mencapai USD57,47 miliar atau setara Rp809 triliun mengacu kurs Rp14.400 per dolar AS. Nilai itu setara dengan 28% dari total utang luar negeri (ULN) swasta.

Menurut catatan pemegang saham, total utang perusahaan negara hingga kuartal III/2020 mencapai Rp1.682 triliun, naik Rp289 triliun dibandingkan posisi akhir 2019. Tingginya utang BUMN karena dampak penugasan pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).