Anggota DPR Ini Beberkan Modus Perusahaan Hindari Pajak

Selasa, 28 September 2021 - 15:34 WIB
loading...
Anggota DPR Ini Beberkan...
DPR mendukung pemerintah untuk menelusuri perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengatakan, di situasi pandemi saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan momentum untuk menghindari kewajiban pajak . Menurutnya, banyak perusahaan besar yang sebenarnya untung, tapi mengaku rugi agar mendapatkan relaksasi pajak.

"Kami mendukung pemerintah untuk melawan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak, antara lain dengan mengadakan standar umum yang bisa diterapkan pemerintah dan diatur oleh undang-undang," ujar Ecky dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).



Menurut Ecky, ada ribuan perusaah di Indonesia, termasuk perusahaan asing, yang sudah beroperasi bertahun-tahun namun tidak membayar pajak dengan alasan mengalami kerugian. "Jangan sampai ada perusahaan asing yang dia beroperasi bertahun-tahun tapi dia mengaku rugi, tapi tidak bangkrut-bangkrut. Karena di Indonesia ngaku rugi, tapi perusahaan di negaranya tetap untung," ujar Ecky.

Ecky juga mengatakan bahwa ada perusahaan Indonesia yang juga melakuakn transfer pricing. Di Indonesia berusaha dan beroperasi, tapi mengaku rugi. Namun, perusahan besar itu justru membangun perusahaan di negara lain untuk mencari pajak yang lebih rendah.



"Di Indonesia tidak bayar pajak bertahun-tahun kemudian dengan anak perusahaannya dia buat usaha di negara lain, dengan harapan mendapat tarif yang lebih rendah," pungkasnya.
(fai)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Awas! Tarif Baru Trump...
Awas! Tarif Baru Trump Bisa Mengancam Penerimaan Pajak
Sistem Coretax Dikeluhkan...
Sistem Coretax Dikeluhkan Pengusaha: Usul Masa Transisi hingga 2026
Coretax Bermasalah,...
Coretax Bermasalah, DJP Hapus Sanksi buat Wajib Pajak
Sistem Coretax DJP Kemenkeu...
Sistem Coretax DJP Kemenkeu Masih Diperbaiki, Begini Kondisinya
Coretax Berlaku Sejak...
Coretax Berlaku Sejak Awal 2025, Luhut Ungkap Urgensi dan Manfaat Sistem Pajak Baru
Sistem Digital Canggih...
Sistem Digital Canggih Ini Bikin Prabowo Makin Mudah Pantau Warga RI Pengemplang Pajak
Coretax Banjir Keluhan...
Coretax Banjir Keluhan WP, Luhut: Jangan Berkelahi, Tak Usah Dikritik, Biarkan Jalan Dulu
Cara Menghitung Opsen...
Cara Menghitung Opsen PKB, Benarkah Bikin Pajak Kendaraan Naik?
PPN Naik Jadi 12% di...
PPN Naik Jadi 12% di 2025, Berikut Jenis Jasa yang Tak Kena Pajak
Rekomendasi
Cyber X, Kegagahan dalam...
Cyber X, Kegagahan dalam Balutan Kota Modern dan Alam Liar
Gulingkan Assad, Ahmed...
Gulingkan Assad, Ahmed al-Sharaa Ingin Suriah Normalisasi Hubungan dengan Israel
Terancam Perang dengan...
Terancam Perang dengan India, Pakistan Siap Investigasi Netral Pembantaian 26 Turis Hindu di Kashmir
Berita Terkini
Rhenald Kasali Mundur...
Rhenald Kasali Mundur dari Komut Pos Indonesia, Ini Sosok Penggantinya
22 menit yang lalu
Minggu Mager, Harga...
Minggu Mager, Harga Emas Antam Tetap di Rp1.965.000 per Gram
1 jam yang lalu
4 Negara Pemilik Cadangan...
4 Negara Pemilik Cadangan Emas Terbesar di Dunia, Intip Gudang Penyimpanannya
2 jam yang lalu
Dialog Bersama Delegasi...
Dialog Bersama Delegasi SSTC, Kementan Bangga Programnya Jadi Inspirasi Negara Lain
3 jam yang lalu
Aksi Jual Amerika Menguat,...
Aksi 'Jual Amerika' Menguat, China Buang Dolar AS Rp387 Triliun
3 jam yang lalu
Bill Gates: Profesi...
Bill Gates: Profesi Guru dan Dokter Akan Punah 10 Tahun Lagi
4 jam yang lalu
Infografis
Negara NATO Ini Klaim...
Negara NATO Ini Klaim akan Diinvasi Rusia dalam Beberapa Tahun
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved