3 BUMN yang Terindikasi Korupsi, Utang Capai Puluhan Triliun dan Rugikan Negara
loading...
A
A
A
2. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Erick juga menyinggung utang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang tak kalah fantastis. Sejak tahun 2019 lalu, emiten berkode saham KRAS itu tengah melakukan restrukturisasi utang senilai USD2,2 miliar atau setara Rp31 triliun.
Utang masa lalu disinyalir dikarenakan adanya tindakan korupsi. Kementerian BUMN pun akan menelusuri dugaan tindak kejahatan tersebut. Menurut Erick, penegakan hukum atas proses bisnis yang salah harus diperbaiki.
"Krakatau Steel itu punya utang USD2 miliar, salah satunya investasi USD850 juta. Itu tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," beber Erick.
Menurut Plt juru bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, Erick Thohir sudah melaporkan dugaan tersebut dan saat ini lembaga antirasuah sedang mendalami laporan yang dimaksud.
3. PT Perikanan Indonesia (Persero)
Kementerian BUMN juga menginginkan agar kasus korupsi lama dalam pengelolaan keuangan dan usaha PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo pada 2016-2019 segera dituntaskan.
Erick menegaskan, pihaknya memberikan dukungan penuh dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perindo agar kinerja dan citra perusahaan BUMN tersebut bisa kembali positif.
Hal tersebut ditekankan Erick Thohir menanggapi keputusan terkini Kejagung yang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo di tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Erick juga menyinggung utang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang tak kalah fantastis. Sejak tahun 2019 lalu, emiten berkode saham KRAS itu tengah melakukan restrukturisasi utang senilai USD2,2 miliar atau setara Rp31 triliun.
Utang masa lalu disinyalir dikarenakan adanya tindakan korupsi. Kementerian BUMN pun akan menelusuri dugaan tindak kejahatan tersebut. Menurut Erick, penegakan hukum atas proses bisnis yang salah harus diperbaiki.
"Krakatau Steel itu punya utang USD2 miliar, salah satunya investasi USD850 juta. Itu tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," beber Erick.
Menurut Plt juru bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, Erick Thohir sudah melaporkan dugaan tersebut dan saat ini lembaga antirasuah sedang mendalami laporan yang dimaksud.
3. PT Perikanan Indonesia (Persero)
Kementerian BUMN juga menginginkan agar kasus korupsi lama dalam pengelolaan keuangan dan usaha PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo pada 2016-2019 segera dituntaskan.
Erick menegaskan, pihaknya memberikan dukungan penuh dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perindo agar kinerja dan citra perusahaan BUMN tersebut bisa kembali positif.
Hal tersebut ditekankan Erick Thohir menanggapi keputusan terkini Kejagung yang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo di tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Explore More