Krisis Listrik Hantam China hingga Eropa, Transisi Energi Tak Perlu Buru-buru

JAKARTA - Krisis energi yang saat ini menghantam kawasan Eropa, Inggris hingga China harus disikapi lebih hati-hati oleh Pemerintah Indonesia. Tren global yang mendorong adanya proses transisi energi dari fosil ke energi terbarukan (ET) tidak perlu tergesa-gesa.

Pasalnya energi terbarukan belum mampu menopang kebutuhan energi di Indonesia. Secara kasat mata, bauran energi RI masih ditopang dari minyak dan gas bumi maupun batu bara.Kebijakan menghapus energi fosil secara ekstrem tanpa menghitung demand dan supply berakibat fatal terhadap pasokan energi. Alhasil, mengalami krisis energi berkepanjangan seperti yang dialami kawasan Eropa, Inggris dan China. Krisis listrik di Inggris dan kawasan Eropa lainnya terjadi lantaran bauran energi terbarukan tidak sesuai target sehingga belum mampu mengganti pasokan gas untuk pembangkit.

Sementara sejumlah pembangkit gas sudah dipensiunkan. Pada akhirnya kelabakan mencari gas impor untuk kembali mengoperasikan pembangkit. Di sisi lain, harga gas mengalami kenaikan yang cukup tajam seiring pulihnya aktivitas ekonomi akibat pandemi.

Mayoritas pabrik hingga aktivitas bisnis pun mulai bangkit lagi, tapi pasokan listrik tidak cukup memenuhi kebutuhan. Kondisi yang sama juga dialami oleh China, hanya saja di China mayoritas pembangkit listrik dicukupi dari batu bara. Sementara harga batu bara dunia meroket tajam sehingga China kebingungan mencari pasokan untuk mengoperasikan kembali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sudah dipensiunkan akibat kebijakan mengurangi emisi karbon secara progresif hingga 2060.



Apabila melihat kondisi eksisting bauran energi nasional dan praktik transisi energi di sejumlah negara tersebut, Indonesia dapat dikatakan belum cukup siap jika dipaksa melakulan transisi energi dalam jangka pendek. "Transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh tergesa-gesa," ujar Direktur Eksekutif ReforMiners Intitute Komaidi Notonegoro, saat webinar, di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan melalui Perpres No 22/2017 cukup jelas bahwa pemerintah memproyeksikan sampai dengan 2050 Indonesia masih akan cukup bergantung pada pemanfaatan energi fosil. Untuk minyak bumi misalnya, meskipun RUEN menetapkan porsi minyak bumi dalam bauran energi Indonesia akan menurun dari paling banyak 25 % pada 2025 menjadi paling banyak 20 % pada 2050, secara volume konsumsi minyak Indonesia justru meningkat sekitar 111 % dari 2,19 BOPD pada 2025 menjadi 4,62 BOPD pada 2050.

Sementara, porsi gas dalam bauran energi Indonesia diproyeksikan meningkat dari 22,4 % pada 2025 menjadi 24 % pada 2050. Volume konsumsi gas diproyeksikan meningkat sekitar 171% dari 1,76 BOEPD pada 2025 menjadi 4,79 BOEPD pada 2050. Dengan demikian total konsumsi minyak dan gas bumi Indonesia akan meningkat sekitar 137 %, meningkat dari 3,95 BOEPD pada 2025 menjadi 9,40 BOEPD pada 2050.

Selain memiliki peran penting dalam bauran energi, sektor minyak dan gas bumi juga memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Data Input-Output (IO) Indonesia menunjukkan bahwa dari sekitar 185 sektor ekonomi di Indonesia, sekitar 150 sektor ekonomi diantaranya memiliki keterkaitan (linkage) dengan sektor migas. Sektor hulu migas juga memiliki peran penting dalam realisasi invesatasi di Indonesia. Data menunjukkan, rata-rata realisasi investasi hulu migas selama periode 2015-2020 sekitar 27% terhadap total realisasi investasi seluruh sektor ekonomi di Indonesia.



Berdasarkan data tersebut pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kebijakan pengelolaan dan pengusahaan pada industri hulu migas. Hal tersebut mengingat bahwa berdasarkan kondisi eksisting dan proyeksi pemerintah untuk tahun 2050, cukup jelas bahwa transisi energi tidak akan mengurangi peran penting migas dalam bauran energi Indonesia. "Hal tersebut tercermin dari konsumsi migas Indonesia pada 2050 yang diproyeksikan masih akan sekitar 9,40 BOEPD," tutur Komaidi.

Hal senada juga dikatakan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan pada Kementerian Koordinator Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan. Ia mengatakan bahwa peran energi fosil masih dibutuhkan secara jangka panjang untuk mendukung perekonomian. "Seperti halnya industri hulu migas untuk mendorong penggunaan produk di dalam negeri," kata dia.