Misbakhun Beberkan Kesuksesan Kinerja Jokowi di Periode Kedua

JAKARTA - Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun membeberkan dan menanggapi kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama menjabat dua periode. Ia menyebut pertumbuhan dari laju indeks harga saham gabungan (IHSG) selama pandemi terus meningkat dan mengalami rebound.

“Dari sektor keuangan, dan perdagangan saham, IHSG telah mengalami rebound ke level yang lebih tinggi dibandingkan level pra-pandemi. Di saat yang sama, nilai tukar mengalami tren apresiasi menuju level pra-pandemi,” kata Misbakhun melalui pernyatan resmi saat ditemui MNC News Portal Indonesia, Jumat (22/10/2021).



Dari sisi anggaran, sebanyak 40% alokasi APBN diarahkan untuk perlindungan sosial dan sektor kesehatan. Tak hanya berlaku di APBN, tetapi juga di APBD daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota yang merealokasi anggarannya untuk kesehatan dan perlindungan sosial.

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah, baik pusat maupun daerah mengatasi pandemi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mulai dari sisi penanganan pandemi hingga ekonomi mulai membaik.

“Kalau kita lihat tekanan pertumbuhan ekonomi kita mengalami resesi tapi kemudian resesi kita tidak terlalu dalam. Bahkan Indonesia keluar dengan cepat dan pertumbuhannya positif di kuartal dua. Dengan demikian, pemerintah bisa on track, dan gas dan remnya bisa tepat. Mana yang harus dibuka oleh pemerintah, mana yang harus ditahan,” paparnya.

Dirinya mengaku sektor ekonomi dan bantuan pemerintah dalam penanganan pandemi dan kinerja perekonomian di Indonesia bisa memperbaiki dan bangkit dari kejatuhan.



“kita mengalami kenaikan signifikan. Artinya apa? Masyarakat dan investor percaya, negara yang ekonominya berprospek memberikan imbal balik konsumsi, mulai pulih menghadapi faktor konsumsi yang awalnya menahan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan berbagai penanamanan modal di bidang investasi mulai tumbuh positif, khususnya di kuartal II yang tumbuh 16,8%.

“Tentunya untuk pertumbuhan ini diciptakan oleh UU Cipta Kerja yang membuka simpul birokrasi yang rumit dan simpul itu diurai sehingga lebih struktural di tingkat undang-undang. Upaya investasi bisa dipangkas dan dipermudah, yang awalnya 72 UU disatukan menjadi lebih ringkas,” pungkasnya.