Erick Thohir Bongkar Persamaan Masalah Garuda dan Jiwasraya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada dasarnya sama. Di tubuh kedua BUMN itu terjadi tindak pidana korupsi yang menyebabkan perusahaan menanggung beban keuangan.

Dalam kasus Garuda Indonesia, jelas Erick, ada korupsi yang dilakukan manajemen sebelumnya. Pelaku atau oknumnya kini sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



"Apa bedanya Garuda dan Jiwasraya? Kan mirip-mirip, ada oknum di penjara (korupsi), Jiwasraya ini direstrukturisasi, hari ini, ke depan para pensiunan sudah mendapatkan lagi pembayaran yang sudah mulai lancar lagi. Daripada kemarin enggak dibayar sama sekali," ujar Erick, Rabu (24/11/2021).

Selain permasalahan yang sama, pemegang saham pun menempuh jalan serupa untuk menyelamatkan bisnis keduanya. Proses yang ditempuh adalah melalui negosiasi dan restrukturisasi.

Erick menyebut, restrukturisasi Garuda merupakan proses penyelamatan yang paling menyedihkan. Pasalnya, pemegang saham harus berhadapan dengan banyak kreditur, lessor, dan vendor dengan dinamika yang berbeda-beda. Meski begitu, Garuda harus melewati proses tersebut jika ingin tetap terbang.



"Konteksnya ada tiga, pertama Garuda harus melewati restrukturisasi yang sangat menyedihkan, itu harus. Kalau tidak sampai kapan pun Garuda tak akan take off. Restrukturisasi ini seperti tadi, di Jiwasraya, harus restrukturisasi, kalau tidak berat gitu lho," kata dia.

Erick menegaskan, pemerintah secara masif terus menegosiasikan harga sewa dan bunga pesawat dengan lessor. Jalan yang ditempuh pun melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

"Sama, di Garuda juga kita harus masif restrukturisasi yang amat menyedihkan, itu dulu. Yang korupsi ditangkap, yang kemahalan dinegosiasi ulang, kalau ada tekanan dari luar negeri, karena leasing pesawat ini juga ada pemainnya semua, dan pesawatnya ada dua macam, Boeing dan Airbus. Nah, itu kita mesti negosiasi baik secara pengadilan dan di luar pengadilan, itu harus dilakukan," tandasnya.