Anies Kirim Surat Minta Ubah UMP, Ini Respons Kemnaker
Selasa, 30 November 2021 - 12:44 WIB
loading...
Kemnaker memberikan respons terkait surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta peninjauan ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) memberikan respons terkait surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta peninjauan ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) . Surat Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP tersebut ia kirimkan pada 22 November 2021 lalu.
Staf Khusus Kemnake Dita Indah Sari mengatakan, surat itu sudah diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziayah. "Baru saja kami terima suratnya," kata Dita saat dihubungi MNC di Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Baca Juga: Jelaskan Penetapan UMP DKI dengan Daerah Lain, Wagub Ariza Minta Buruh Tak Demo Berlebihan
Kata dia, terkait isi surat yang sudah beredar di media massa, kurang pas jika Gubernur Anies Baswedan meminta Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kurang pas jika Pak Gubernur (Anies Baswedan) meminta Kemnaker meninjau ulang aturan penghitungan upah minimum di DKI," katanya
Menurutnya, aturan itu adalah turunan dari peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Dengan, landasaran aturan itu Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa mengubahnya
"Kemnaker tidak punya kewenangan mengubah PP, atau mengecualikan PP untuk tidak dijalankan di wilayah tertentu. Itu salah alamat," tandasnya.
Staf Khusus Kemnake Dita Indah Sari mengatakan, surat itu sudah diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziayah. "Baru saja kami terima suratnya," kata Dita saat dihubungi MNC di Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Baca Juga: Jelaskan Penetapan UMP DKI dengan Daerah Lain, Wagub Ariza Minta Buruh Tak Demo Berlebihan
Kata dia, terkait isi surat yang sudah beredar di media massa, kurang pas jika Gubernur Anies Baswedan meminta Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kurang pas jika Pak Gubernur (Anies Baswedan) meminta Kemnaker meninjau ulang aturan penghitungan upah minimum di DKI," katanya
Menurutnya, aturan itu adalah turunan dari peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Dengan, landasaran aturan itu Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa mengubahnya
"Kemnaker tidak punya kewenangan mengubah PP, atau mengecualikan PP untuk tidak dijalankan di wilayah tertentu. Itu salah alamat," tandasnya.
Lihat Juga :
