Daftar BUMN Rugi Penerima PMN, Ada yang Punya Utang Rp139 Triliun

Produktivitas Waskita pada tahun 2020, yang diukur dengan rasio order book burn rate to sales, hanya mencapai 24,6%. Capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana rasio burn rate dapat mencapai 35%.

Adapun nominal PMN yang diterima Waskita hingga 2021 mencapai Rp7,90 triliun. Penyertaan modal inipun ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero).

2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Sejak 2020, KAI memiliki utang sebesar Rp15,5 triliun. Utang ini beragam, dari utang Rp1,5 triliun untuk modal kerja, obligasi senilai Rp4 triliun, utang jangka panjang Rp10 triliun.

Di sisi operasional, sepanjang sembilan bulan di 2020, KAI mencatatkan kerugian sebesar Rp2,41 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, KAI mencatatkan laba sebesar Rp1,49 triliun.

Sementara itu, hingga 2021 pemerintah menyetujui PMN KAI sebesar Rp6,9 triliun. Nantinya modal tersebut akan dibagi untuk dua proyek perseroan. Adapun pembagiannya yaitu Rp4,3 triliun untuk kereta cepat Jakarta – Bandung (KCJB). Dan sisanya sebesar Rp4,6 digunakan untuk LRT Jabodebek.



3. PT Garuda Indonesia Tbk. Maskapai nasional ini mencatatkan utang sebesar USD9,8 miliar atau setara Rp139 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, maskapai pelat merah ini membukukan rugi bersih sebesar USD2,44 miliar atau sekitar Rp35,38 triliun pada 2020. Kerugian di masa pandemi itu meningkat 61,74% dari kerugian Garuda Indonesia pada 2019 yang tercatat sebesar USD38,93 juta atau sekitar Rp564 miliar. Padahal, pada 2020 maskapai penerbangan pelat merah itu telah memperoleh PMN sebesar Rp8,5 triliun.

4. Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III, mencatat utang mencapai Rp45,3 triliun. Sumber utang berasal dari 23 bank sebesar Rp41,2 triliun dan sisanya dalam bentuk surat utang.

Utang perseroan pun sudah direstrukturisasi melalui kerja sama penandatanganan Master Amendment Agreement Transformasi Keuangan dengan sejumlah lembaga keuangan nasional.