Krisis Batu Bara, DPR: Alarm bagi Pemerintah untuk Dorong EBT
Rabu, 05 Januari 2022 - 14:49 WIB
loading...
Krisis batu bara untuk pembangkit listrik dinilai sebagai alarm untuk mendorong pengembangan EBT serta memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memandang krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang terjadi saat ini sebagai alarm bagi pemerintah untuk mendorong penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) sejak dini di Indonesia. Krisis ini juga dinilai menjadi bukti adanya kesalahan dalam tata kelola sumber daya alam.
"Krisis batu bara ini menjadi pengingat bahwa energi fosil sangat rentan. Maka kita perlu segera masuk ke energi baru terbarukan. Dengan semakin terbatasnya energi fosil ini, pasti akan fluktuatif dalam supply and demand. Kalau tidak imbang, pasti akan terjadi disparitas harga, ada distorsi," paparnya di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Politisi NasDem ini mengakui batu bara masih menjadi salah satu sumber energi utama dan juga penyumbang terbesar pendapatan negara bukan pajak. Namun demikian, dia mewanti-wanti adanya risiko semakin terbatasnya ketersediaan di masa mendatang.
Baca Juga: Pasokan Batu Bara dan LNG Langka, Erick Thohir: Solusinya Bukan Saling Menyalahkan
Terlebih, sambung dia, saat ini Indonesia sudah menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasi dalam hukum nasional melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. "Batu bara sangat rentan karena menjadi komoditas yang semakin terbatas, apalagi sudah semakin dibatasi karena polutif. Kita juga sudah meratifikasi perjanjian Paris. Hal ini menjadi dasar bahwa EBT sebuah keharusan dilakukan mitigasi. Kalau tidak kita mengalami turbulensi," ujarnya.
"Krisis batu bara ini menjadi pengingat bahwa energi fosil sangat rentan. Maka kita perlu segera masuk ke energi baru terbarukan. Dengan semakin terbatasnya energi fosil ini, pasti akan fluktuatif dalam supply and demand. Kalau tidak imbang, pasti akan terjadi disparitas harga, ada distorsi," paparnya di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Politisi NasDem ini mengakui batu bara masih menjadi salah satu sumber energi utama dan juga penyumbang terbesar pendapatan negara bukan pajak. Namun demikian, dia mewanti-wanti adanya risiko semakin terbatasnya ketersediaan di masa mendatang.
Baca Juga: Pasokan Batu Bara dan LNG Langka, Erick Thohir: Solusinya Bukan Saling Menyalahkan
Terlebih, sambung dia, saat ini Indonesia sudah menandatangani Perjanjian Paris dan meratifikasi dalam hukum nasional melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. "Batu bara sangat rentan karena menjadi komoditas yang semakin terbatas, apalagi sudah semakin dibatasi karena polutif. Kita juga sudah meratifikasi perjanjian Paris. Hal ini menjadi dasar bahwa EBT sebuah keharusan dilakukan mitigasi. Kalau tidak kita mengalami turbulensi," ujarnya.
Lihat Juga :
