Beban Subsidi Makin Berat, Program Kompor Listrik Dinilai Butuh Regulasi Segera

JAKARTA - Program kompor induksi atau listrik diyakini bisa mengurangi beban subsidi yang semakin berat. Hal ini juga sejalan dengan upaya mendorong energi baru terbarukan sebagai isu prioritas yang dibawa Pemerintah Indonesia dalam G20 Summit, salah satu terkait transisi energi yang berkelanjutan, menuju energi ramah lingkungan, tentunya akan menghemat belanja negara dari impor BBM dan LPG.

"Impor dan beban subsidi LPG terus meningkat setiap tahun. Secara bertahap subsidi itu harus segera dikurangi dan dialihkan ke pemakaian energi berbasis domestik, yaitu kompor induksi/listrik," kata Direktur Eksekutif The Jokowi Center, Teuku Neta Firdaus di Jakarta.



Teuku Neta mengingatkan Presiden Jokowi pada 16 November 2021 meminta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah efektifitas konversi dari kompor LPG ke kompor induksi. Langkah ini sebagai upaya menekan penggunaan energi berbasis impor menuju optimalisasi energi dosmetik dari pasokan listrik yang berlimpah.

"Harusnya kompor masak dulu yang diprioritaskan, kenderaan bisa belakangan, karena setiap saat orang memasak, naik kendaraan belum tentu tiap hari," pinta Teuku Neta.



Direktur Eksekutif The Jokowi Center itu menyatakan, memasak dengan kompor LPG lebih mahal dibandingkan dengan kompor listrik /induksi, yaitu 1 Kg LPG setara dengan 7,18 Kwh, maka biaya memasak dengan LPG non subsidi sebesar Rp. 13.500. Sedangkan memasak dengan kompor induksi hanya Rp. 10.387, terjadi penghematan sebesar Rp. 3.113 Kg/Kg LPG.

"Ironisnya sampai saat ini program konversi kompor LPG ke induksi belum ada aksi nyata, masih sebatas wacana di Kementerian ESDM. Keadaan tersebut mengindikasikan Kementerian ESDM tidak serius merespons arahan Presiden Jokowi," tegas Teuku Neta.