BLT Minyak Goreng Segera Cair, Ekonom Ingatkan Akurasi Data Penerima
loading...
A
A
A
Bhima pun menyarankan pemerintah membuka posko aduan di tiap kabupaten/kota untuk mendata PKL yang berhak mendapat BLT.
"Jadi sinkronisasi dan akurasi data yang dimiliki Pemda, Kementerian Koperasi UKM dan data di tingkat asosiasi harus berjalan," tandasnya.
Lebih jauh, Bhima menyoroti disparitas harga minyak goreng di pulau Jawa dan luar Jawa terlalu lebar. Dia menyontohkan, uang Rp100.000 per bulan di luar Jawa seperti daerah Sulawesi Tenggara hanya bisa untuk membeli minyak goreng kemasan 2 liter. Sementara di pulau Jawa, dengan uang sebesar itu bisa mendapatkan 4-5 liter minyak goreng.
"Kalaupun disuruh membeli (minyak goreng) curah, antre dan pasokan dibatasi. BLT tidak bisa dipukul rata per keluarga mendapat Rp100.000 karena disparitas harga tadi berbeda-beda," bebernya.
Bhima menambahkan, pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah minyak goreng yang naik bisa teratasi.
"Ibarat parasetamol, ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya," pungkasnya.
"Jadi sinkronisasi dan akurasi data yang dimiliki Pemda, Kementerian Koperasi UKM dan data di tingkat asosiasi harus berjalan," tandasnya.
Lebih jauh, Bhima menyoroti disparitas harga minyak goreng di pulau Jawa dan luar Jawa terlalu lebar. Dia menyontohkan, uang Rp100.000 per bulan di luar Jawa seperti daerah Sulawesi Tenggara hanya bisa untuk membeli minyak goreng kemasan 2 liter. Sementara di pulau Jawa, dengan uang sebesar itu bisa mendapatkan 4-5 liter minyak goreng.
"Kalaupun disuruh membeli (minyak goreng) curah, antre dan pasokan dibatasi. BLT tidak bisa dipukul rata per keluarga mendapat Rp100.000 karena disparitas harga tadi berbeda-beda," bebernya.
Bhima menambahkan, pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah minyak goreng yang naik bisa teratasi.
"Ibarat parasetamol, ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya," pungkasnya.
(ind)
Explore More