Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bisa Picu Gejolak, Tarif Listrik-BBM-LPG Jangan Naik Berjamaah
loading...
Sejumlah pekerja memasang instalasi listrik di Lingkar Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/11/2021). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan tarif listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, solar dan LPG 3 kg harus dilakukan pada momentum yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, sebenarnya pemerintah berada pada posisi serba salah karena kenaikan harga tersebut merupakan respons dari tingginya harga minyak dunia.
"Kenaikan harga minyak dunia akan dibarengi dengan kenaikan ICP (Indonesian Crude Price/minyak mentah Indonesia) di mana tiap kenaikan USD1 ICP akan berdampak pada beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan ke Pertamina dan PLN," ujar Mamit kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (14/4/2022).
Meski demikian, kata dia, pemerintah tidak boleh langsung menaikkan harga kebutuhan secara bersamaan. Terlebih lagi, masyarakat baru bangkit dan memulai kembali roda perekonomian setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi.
Di sisi lain, sebelumnya juga terdapat kenaikan harga seperti PPN menjadi 11% dan BBM Pertamax. Belum lagi harga minyak goreng dan sembako lainnya yang masih mahal, apalagi menjelang Idul Fitri. "Pengeluaran Idul Fitri pastinya akan lebih besar dibandingkan bulan lain,” tandas Mamit.
Setelah itu, lanjut dia, bulan Juni akan memasuki tahun ajaran baru, di mana ada pengeluaran biaya sekolah anak. “Jadi bisa dibayangkan beban yang harus ditanggung jika dilakukan kenaikan dalam waktu dekat," tuturnya.
Oleh karenanya, Mamit meminta pemerintah memberi ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka terlebih dahulu, baru secara bertahap melakukan kenaikan harga.
"Jika tidak, saya khawatir akan menimbulkan gejolak di masyarakat, yang justru biaya yang dikeluarkan akan semakin besar," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, sebenarnya pemerintah berada pada posisi serba salah karena kenaikan harga tersebut merupakan respons dari tingginya harga minyak dunia.
"Kenaikan harga minyak dunia akan dibarengi dengan kenaikan ICP (Indonesian Crude Price/minyak mentah Indonesia) di mana tiap kenaikan USD1 ICP akan berdampak pada beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan ke Pertamina dan PLN," ujar Mamit kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (14/4/2022).
Meski demikian, kata dia, pemerintah tidak boleh langsung menaikkan harga kebutuhan secara bersamaan. Terlebih lagi, masyarakat baru bangkit dan memulai kembali roda perekonomian setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi.
Di sisi lain, sebelumnya juga terdapat kenaikan harga seperti PPN menjadi 11% dan BBM Pertamax. Belum lagi harga minyak goreng dan sembako lainnya yang masih mahal, apalagi menjelang Idul Fitri. "Pengeluaran Idul Fitri pastinya akan lebih besar dibandingkan bulan lain,” tandas Mamit.
Setelah itu, lanjut dia, bulan Juni akan memasuki tahun ajaran baru, di mana ada pengeluaran biaya sekolah anak. “Jadi bisa dibayangkan beban yang harus ditanggung jika dilakukan kenaikan dalam waktu dekat," tuturnya.
Oleh karenanya, Mamit meminta pemerintah memberi ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka terlebih dahulu, baru secara bertahap melakukan kenaikan harga.
"Jika tidak, saya khawatir akan menimbulkan gejolak di masyarakat, yang justru biaya yang dikeluarkan akan semakin besar," pungkasnya.
(ind)
Explore More