Triwulan I 2022, Realisasi Belanja Negara di Sulsel Mencapai Rp9,83 Triliun

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial sampai Maret 2022 sebesar Rp22,0 miliar utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.



Untuk realisasi penyaluran PC-PEN di Sulawesi Selatan, untuk program Keluarga Harapan telah disalurkan kepada 366.757 KPM dengan jumlah penyaluran Rp290,37 miliar, untuk program Sembako telah disalurkan kepada 208.828 KPM dan jumlah yang disalurkan sebesar Rp375,89 miliar, serta Program BLT Tunai Regional Sulawesi telah disalurkan kepada 96.287 KPM dengan jumlah penyaluran Rp396,24 miliar.

Lanjut Syaiful, realisasi Pendapatan APBD Sulsel sampai 31 Maret 2022 sebesar Rp7,89 triliun, didominasi oleh komponen TKDD sebesar Rp7,04 triliun. "Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sulsel," sebutnya.

Sedangkan, realisasi Belanja APBD Sulsel sampai 31 Maret 2022 sebesar Rp3,44 triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp2,48 triliun disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp504,4 miliar. "Hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional," sambung Syaiful.

Komposisi penyaluran TKDD di dominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,69 triliun atau 88 persen digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah). Penyaluran Dana Desa mencapai Rp290,95 miliar atau 13,74 persen (40 persen alokasi pagu digunakan untuk BLT), Kabupaten Barru dan Sidrap sampai dengan triwulan I telah 100 persen menyalurkan Tahap I dan BLT.

Secara nominal, penyaluran TKDD triwulan I 2022 lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, sedangkan secara prosentase dari pagu/alokasi penyaluran TKDD Triwulan I 2022 lebih baik.
Penyaluran TKDD sampai 31 Maret 2022 sebesar 23,87 persen terhadap total Alokasi TKDD 2022 berdasarkan Pagu awal (Perpres 104), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2021 sebesar 23,36 persen.

"Penyaluran DBH lebih rendah karena pada bulan Maret 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH. Penyaluran DAU lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan persyaratan," urai Syaiful.



DAK Fisik belum terdapat penyaluran karena Pemda belum menandatangani kontrak sebagai syarat salur Tahap I dan Jukops bidang infrastruktur (jalan, air, minum, irigasi, sanitasi dan permukiman) masih dalam proses penetapan. Penyaluran DAK Nonfisik turun karena perlambatan penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus.