Ekspor CPO Dilarang, Pengusaha Kelapa Sawit Buka Suara

Jum'at, 22 April 2022 - 21:58 WIB
loading...
Ekspor CPO Dilarang, Pengusaha Kelapa Sawit Buka Suara
Pengusaha kelapa sawit menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk juga minyak sawit mentah atau CPO. Foto/Dok SINDOnews/Yorri Farli
A A A
JAKARTA - Pengusaha kelapa sawit menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng, dalam hal ini minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) .

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam pernyataan resminya juga menyatakan akan menjalankan kebijakan tersebut.

“Kami sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh presiden,” ujar Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi di Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Resmi! Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng per 28 April

Sebagai informasi, presiden Joko Widodo (Jokowi) petang ini mengumumkan keputusan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO dan minyak goreng yang berlaku mulai Kamis (28/4/2022) pekan depan.

"Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan," kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Ini Pelanggaran Dirjen Kemendag hingga Ditetapkan Tersangka Minyak Goreng

Menyusul keputusan tersebut, Gapki akan terus memantau perkembangan di lapangan pasca berlakunya kebijakan tersebut.

Selain itu, Gapki mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk memantau dampak kebijakan tersebut terhadap sektor keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit.



“Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” tandas Tofan.
(ind)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1472 seconds (11.252#12.26)