KSP Tegaskan IKN Bagian dari Pembangunan Infrastrukur
Selasa, 26 April 2022 - 10:14 WIB
loading...
Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan IKN bagian dari pemerataan ekonomi. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden , Edy Priyono, mengatakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah, yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurutnya, anggapan bahwa pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) ketimbang kondisi ekonomi masyarakat tidaklah tepat.
Baca juga: Temui Moeldoko, Asosiasi RS TNI-Polri Ungkap Masalah BPJS sampai Standar Rawat Inap
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).
Edy mengungkapkan, pada 2023 pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," jelas Edy.
Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, ujar Edy, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp414,1 triliun.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp8,8 triliun.
Baca juga: Temui Moeldoko, Asosiasi RS TNI-Polri Ungkap Masalah BPJS sampai Standar Rawat Inap
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Edy dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).
Edy mengungkapkan, pada 2023 pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," jelas Edy.
Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, ujar Edy, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN sebesar Rp414,1 triliun.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Edy mencontohkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dengan anggaran sebesar Rp6,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp8,8 triliun.
Lihat Juga :
