Buka 1st TWG KTT G20, Menparekraf Sandiaga Uno Optimistis Sektor Parekraf Mampu Pulihkan Ekonomi Global

Untuk merealisasikan hal tersebut, negara-negara G20 dilibatkan dalam penyusunan G20 Bali Guideline yang akan menjadi salah satu outcome document Tourism Working Group (TWG). Penyusunan guideline melalui survei yang telah dikirimkan oleh Kemenparekraf kepada negara-negara tersebut.

Dalam survei tersebut setiap negara G20 diminta memberikan best practices dari lima line of actions yang dijadikan dasar penyusunan draft guideline. Karena pendekatan dari tiap negara dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 berbeda. Sehingga, solusi dan kebijakan dari negara-negara tersebut menjadi dasar dalam penyusunan draft guideline.

Lima line of action ini meliputi human capital yang berkaitan dengan pekerjaan, skills, entrepreneurship, dan edukasi, bagaimana SDM pariwisata mampu melihat kebutuhan dan keinginan pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menghadirkan nilai tambah dari produk atau jasa mereka.

Kedua, inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Fokus pada bagaimana masyarakat mampu lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memasuki tatanan ekosistem ekonomi digital, supaya pelaku ekonomi kreatif ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas.



Ketiga, pemberdayaan perempuan dan pemuda. Menparekraf menyampaikan bahwa perempuan dan pekerja muda di bidang pariwisata termasuk yang paling terpengaruh oleh pandemi, oleh karena itu mereka membutuhkan dukungan yang lebih tepat sasaran.

“Kita perlu mencari tahu bagaimana kita dapat lebih memberdayakan perempuan dan pekerja muda kita di bidang pariwisata, bagaimana memerangi diskriminasi gender, dan untuk mendorong lebih banyak dorongan kewirausahaan di antara para wanita dan pemuda dalam pariwisata,” kata Menparekraf.

Keempat climate action, biodiversity conservations, dan circular economy, dimana penggunaan energi, tanah, air, dan sumber daya makanan pada sektor pariwisata dapat mengurangi emisi karbon.

Dan terakhir, kerangka kebijakan, tata kelola, dan investasi, dengan fokus membuat kebijakan dan langkah-langkah pariwisata yang lebih holistik guna mendukung empat pilar line of action.

“Dalam hal ini kita perlu membahas bagaimana kita dapat meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan antara kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat sinergi antara aktor publik dan swasta untuk mendukung investasi yang lebih berkelanjutan dalam pariwisata,” ujar Menparekraf.