Peningkatan Akses Pembiayaan Bantu UMKM Tangguh Hadapi Pandemi

Salah satunya, kata dia, melalui kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), yang merupakan rasio pembiayaan oleh Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR).

"RPIM mensyaratkan perbankan dapat menyalurkan kreditnya kepada UMKM dengan porsi minimal 30 persen dari total kredit yang disalurkan," ungkap Fadjar, dalam keterangannya kepada SINDO, Kamis (12/5/2022).

Lanjut dia, per 31 Desember 2021, porsi kredit perbankan di Sulsel kepada UMKM tercatat sudah mencapai 34,9 persen. Hal itu dinilainya menjadi indikator yang positif dalam mendukung dan penguatan pengembangan UMKM di Sulsel.

Dari total Rp49,3 triliun kredit UMKM di Sulsel pada akhir tahun 2021, 56,24 persen didominasi oleh sektor perdagangan, 17,95 persen oleh sektor pertanian, dan 7,48 persen oleh sektor industri pengolahan.

"Berdasarkan hasil asesmen BI, salah satu tantangan mendasar yang dihadapi oleh UMKM terletak pada aspek pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan RPIM hadir untuk mendorong akses pembiayaan terhadap UMKM," jelas Fadjar.

Dia melanjutkan, upaya lain yang dilakukan oleh BI untuk mengakselerasi/memperkuat peningkatan akses keuangan UMKM dilakukan dengan membuat Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK).

Terobosan tersebut dapat memudahkan UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan usaha dan secara otomatis menghasilkan laporan keuangan secara digital.

"Sejak diluncurkan pada 2017 lalu sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 17.837 pengguna SIAPIK, dengan mayoritas penggunanya (99 persen) berasal dari usaha mikro," urai Fadjar.



Tak hanya itu, BI juga menyediakan model bisnis dan pola pembiayaan komoditas dalam rangka menyediakan rujukan bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap UMKM, sekaligus menyediakan informasi dan pengetahuan bagi UMKM yang bermaksud mengembangkan usahanya.