Inflasi hingga Suku Bunga Tinggi, IMF Memperingatkan Ancaman Resesi Menghantui

LONDON - Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) , ristalina Georgieva mengatakan, pemerintah perlu mensubsidi biaya makanan dan energi bagi keluarga di bawah garis kemiskinan. Seperti diketahui akibat ketidakpastian, serta kondisi geopolitik membuat seluruh dunia berjuang seiring meningkatnya biaya hidup .

Kristalina Georgieva mengatakan dukungan perlu diberikan "dengan cara yang sangat tepat sasaran, lebih disukai dengan memberikan subsidi langsung kepada orang-orang".

Baca Juga: India Larang Ekspor Gandum, Harga Pangan Global Bakal Mendidih

Banyak pemerintah memberikan bantuan, tetapi para kritikus berpendapat hal itu tidak cukup. Ketika krisis biaya hidup melonjak, Georgieva mengatakan: "Ada dua prioritas, satu orang yang sangat miskin, segmen masyarakat yang sekarang berjuang dengan harga makanan dan energi yang tinggi."

Yang kedua tambahnya, adalah untuk mendukung bisnis-bisnis yang paling terdampak oleh perang di Ukraina. Peran IMF sendiri adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi global dan meningkatkan kemakmuran.

Namun tugas itu sangat menantang apabila melihat kondisi sekarang ini seiring lonjakan harga makanan yang telah mencapai rekor tertinggi tahun ini, sementara harga minyak dan gas juga meningkat tajam.

Situasi ini sebagian besar karena guncangan dari pandemi virus corona dan perang Ukraina. Di antara mereka, Rusia dan Ukraina adalah eksportir utama tanaman dan hidrokarbon.

Ancaman Resesi

Pentingnya komoditas ini bagi ekonomi global telah menyebabkan tingkat inflasi tahunan mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade di banyak negara: 9% di Inggris, 8,3% di Amerika Serikat (AS) dan 7,4% di Zona Euro.

Bank-bank sentral menaikkan suku bunga untuk mencoba serta memperlambat kenaikan harga, yang telah menyebabkan beberapa tokoh berpengaruh seperti Lloyd Blankfein dari Goldman Sachs memperingatkan risiko resesi .

Georgieva khawatir tentang dampak biaya pinjaman yang lebih tinggi terhadap pemerintah yang harus membayar utang besar yang mereka ambil untuk melewati pandemi. Dia mengatakan, pemerintah perlu sangat berhati-hati tentang berapa banyak uang yang mereka habiskan dan apa yang mereka habiskan untuk itu.

Masalah penurunan standar hidup jadi agenda utama dalam pertemuan para menteri keuangan G7 minggu ini di Jerman. Pertemuan tujuh negara kaya berakhir dengan janji untuk "terus bekerja sama meminimalkan dampak perang secara global serta pada ekonomi dan populasi kita sendiri dengan memberikan dukungan yang ditargetkan dengan baik, jika perlu".

Selama beberapa bulan terakhir pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk mencoba menurunkan biaya hidup. Di AS, Presiden Biden telah melepaskan minyak dari cadangan untuk mencoba dan menurunkan harga, Spanyol dan Portugal telah membatasi tagihan gas dan itu adalah masalah utama dalam pemilihan Australia.

Di Inggris, Kanselir Rishi Sunak telah membuat beberapa perubahan pajak dan sedang mempertimbangkan kenaikan pajak atas melonjaknya keuntungan perusahaan energi. Georgieva khawatir bahwa tanpa dukungan pemerintah yang benar, protes yang terlihat di Sri Lanka dapat terjadi di negara lain.

Baca Juga: Ini Deretan Negara yang Melarang Ekspor Produk Pangan, Salah Satunya Indonesia

Krisis ekonomi Sri Lanka diperburuk oleh adanya kenaikan harga, hingga telah menyebabkan kerusuhan berdarah, perdana menteri baru dan default pertama pada utangnya.

Bos IMF mengatakan, kerusuhan serupa sebelum pandemi terjadi dari Prancis ke Chili, disebabkan oleh "rasa ketidaksetaraan yang tumbuh" dan keputusan yang dibuat tanpa dukungan rakyat.

"Jika kita ingin belajar dari 2019 ,jika ingin jauh lebih rendah hati tentang keputusan kebijakan, dan terlibat dalam berbagai cara dengan rakyat, karena kebijakan harus untuk semua orang, bukan kertas yang kita tulis," katanya.

Memberi Makan Dunia

Sekelompok badan pembangunan internasional termasuk IMF dan Bank Dunia minggu ini meluncurkan rencana besar untuk mencoba dan mengatasi kerawanan pangan di seluruh dunia.

Hal itu dipelopori oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang mengatakan perlu dilakukan karena: "Ada risiko yang sangat nyata bahwa melonjaknya harga pangan global dan pupuk akan mengakibatkan lebih banyak orang kelaparan."

Georgieva mengatakan, meskipun ada banyak makanan, namun tidak didistribusikan secara merata. Solusi katanya, adalah menanam lebih banyak tanaman jika memungkinkan tetapi juga fokus pada produktivitas pertanian, "tidak hanya karena perang, tetapi karena perubahan iklim".

"Perdagangan perlu dibiarkan terbuka, kita seharusnya tidak memiliki situasi di mana negara-negara menyimpan pada makanan lebih banyak dari yang mereka butuhkan dan menciptakan hambatan (Proteksi) untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain."

Sebelumnya India sebagai produsen gandum terbesar kedua di dunia, tetapi telah melarang ekspor, sama seperti negara-negara lain yang beralasan untuk menutupi beberapa kekurangan dari ketidakmampuan Ukraina untuk mengirimkan produknya.

"Saya benar-benar akan meminta mereka untuk mempertimbangkan kembali, ini adalah saat yang sulit bagi dunia," kata Georgieva.

"Saya mengerti mereka perlu memberi makan rakyatnyta. Mereka memiliki 1,4 miliar dari mereka, tetapi mari kita semua bertindak secara kolaboratif karena hanya jika Anda melakukan kita memiliki kesempatan untuk mengatasi krisis ini," tegasnya.