Aksi Berantas Mafia Minyak Goreng Dimulai, Luhut Kumpulkan Pengusaha Kakap

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berencana untuk mulai mengaudit dan mengumpulkan seluruh pengusaha minyak goreng di Bali. Luhut menilai, pertemuan ini sebagai langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola minyak goreng dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pengusaha, hingga sejumlah asosiasi.

"Jadi besok saya akan kumpulkan seluruh pengusaha -pengusaha besar dan pelaku usaha dan asosiasi di Bali. Kita mau bikin business matching. Jadi apa yang dibuatkan pemerintah. Sehingga, tidak ada dusta di antara kita,”kata Menko Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, dikutip Jumat (10/6/2022).



Luhut menginginkan, apa yang dilakukan pengusaha dan apa yang dilakukan pemerintah dapat cocok. Lalu apa yang menjadi tidak cocok dan inkonsistensi, akan coba untuk diperbaiki oleh Luhut.

“Karena saya lihat dari itu kerusakan selama 5 bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun tapi saya dengerin," ujar Luhut.



Dengan begitu jumlah yang ada di industri ini harus cocok data di Kementerian Perdagangan, Perindustrian sampai kepada Bea Cukai. “Jadi harga jumlah itu harus bisa cocok dan kalau itu terjadi, saya kira penerimaan negara billion of dollars akan kita tambah dari sana," ucapnya.

Ke depan, Luhut juga akan membatasi kepemilikan dari perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan produsen minyak goreng.

"Kita akan batasin orang-orang yang tinggal di luar negeri menikmati punya harta dari ratusan ribu hektare dari republik ini. Saya kira kita nggak setuju dengan itu. Saya kira bisa dengan audit yang akan kami lakukan sekarang," urainya.

"Dengan kita audit itu tadi, maka kita tahu persis, di pulau ini berapa tanahnya, dia berapa produksinya atau yield-nya, berapa dia ekspor per hari. Lalu berapa dijual dengan harga berapa harganya beda-beda," pungkasnya.