Resesi Global Mengintai, Pemerintah Perlu Tambah Bantuan Tunai dan Nontunai
Senin, 13 Juni 2022 - 14:39 WIB
loading...
Ilustrasi BLT minyak goreng. Foto/Dok Antara
A
A
A
JAKARTA - Resesi global kian mengancam seiring tingginya inflasi di sejumlah negara. Inflasi yang terjadi otomatis bakal menggerus daya beli masyarakat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, ketika inflasi global naik, masyarakat bakal lebih cenderung menyimpan uangnya atau lebih berhemat.
"Daya beli masyarakat bisa melemah dan cenderung saving atau berhemat," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (13/6/2022).
Baca juga: BPS: Inflasi Mei 2022 Tertinggi sejak Desember 2017
Oleh karena itu, kata Bhima, pemerintah perlu membuat kebijakan yang bertujuan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat bawah. Pasalnya konsumsi rumah tangga berkontribusi cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, kata Bhima, pemerintah perlu meningkatkan jaring pengaman berupa bantuan tunai atau BLT dan non tunai kepada kelas menengah rentan miskin.
“Agar penerima manfaat tepat sasaran diperlukan perbaikan kualitas pendataan penerima bansos. Sinkronisasi data antara yang dimiliki pusat dan daerah perlu di diperhatikan,” tandasnya.
Baca juga: Sederet Fakta Dampak Inflasi AS, RI Bisa Masuk Jurang Resesi
Bhima menambahkan, penambahan alokasi subsidi pupuk menjadi hal yang penting untuk mendorong kenaikan nilai tukar petani. Sebab, jika harga pupuk yang dibeli petani sudah mahal, sudah tentu akan menggerus pendapatan para petani.
"Mendorong kenaikan nilai tukar petani melalui penambahan alokasi subsidi pupuk, dan perbaikan rantai distribusi pangan," terangnya.
Dia menambahkan, ketidakpastian dari kondisi ekonomi global yang ada saat ini membuat para pelaku usaha banyak yang menahan untuk melakukan ekspansi bisnis. Bank sentral bakal menaikan suku bunga acuan untuk mengerem inflasi yang terjadi.
"Inflasi yang bersifat kontinu akan meningkatkan risiko percepatan kenaikan suku bunga, beberapa pelaku usaha yang alami kenaikan debt to equity ratio akan berat saat melakukan refinancing utang," bebernya.
Sehingga, jika banyak para pelaku usaha injak rem dalam ekspansi bisnis, maka yang terjadi adalah berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.
Hal tersebut bakal menaikkan angka pengangguran dan menekan konsumsi masyarakat bawah. "Perlu penambahan alokasi subsidi energi khususnya untuk pertalite, solar, dan gas LPG 3kg,"tutup Bhima.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, ketika inflasi global naik, masyarakat bakal lebih cenderung menyimpan uangnya atau lebih berhemat.
"Daya beli masyarakat bisa melemah dan cenderung saving atau berhemat," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (13/6/2022).
Baca juga: BPS: Inflasi Mei 2022 Tertinggi sejak Desember 2017
Oleh karena itu, kata Bhima, pemerintah perlu membuat kebijakan yang bertujuan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat bawah. Pasalnya konsumsi rumah tangga berkontribusi cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, kata Bhima, pemerintah perlu meningkatkan jaring pengaman berupa bantuan tunai atau BLT dan non tunai kepada kelas menengah rentan miskin.
“Agar penerima manfaat tepat sasaran diperlukan perbaikan kualitas pendataan penerima bansos. Sinkronisasi data antara yang dimiliki pusat dan daerah perlu di diperhatikan,” tandasnya.
Baca juga: Sederet Fakta Dampak Inflasi AS, RI Bisa Masuk Jurang Resesi
Bhima menambahkan, penambahan alokasi subsidi pupuk menjadi hal yang penting untuk mendorong kenaikan nilai tukar petani. Sebab, jika harga pupuk yang dibeli petani sudah mahal, sudah tentu akan menggerus pendapatan para petani.
"Mendorong kenaikan nilai tukar petani melalui penambahan alokasi subsidi pupuk, dan perbaikan rantai distribusi pangan," terangnya.
Dia menambahkan, ketidakpastian dari kondisi ekonomi global yang ada saat ini membuat para pelaku usaha banyak yang menahan untuk melakukan ekspansi bisnis. Bank sentral bakal menaikan suku bunga acuan untuk mengerem inflasi yang terjadi.
"Inflasi yang bersifat kontinu akan meningkatkan risiko percepatan kenaikan suku bunga, beberapa pelaku usaha yang alami kenaikan debt to equity ratio akan berat saat melakukan refinancing utang," bebernya.
Sehingga, jika banyak para pelaku usaha injak rem dalam ekspansi bisnis, maka yang terjadi adalah berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.
Hal tersebut bakal menaikkan angka pengangguran dan menekan konsumsi masyarakat bawah. "Perlu penambahan alokasi subsidi energi khususnya untuk pertalite, solar, dan gas LPG 3kg,"tutup Bhima.
(ind)
Lihat Juga :
