Menteri ESDM Potong Anggaran Perjalanan Dinas, Untuk Apa?

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Arifin Tasrif menggeser alokasi anggaran dari tidak prioritas dialihkan ke program pengadaan infrastruktur energi di daerah. Realokasi anggaran tersebut digeser dari optimalisasi anggaran non operasional antara lain pemotongan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting.

"Kami menyepakati persetujuan antara Komisi VII DPR untuk melakukan optimalisasi anggaran infrastruktur tersebut dengan melakukan penyesuaian pagu anggaran," ujar dia saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

(BACA JUGA: Anggaran Prioritas Dipotong, DPR Sentil Menteri ESDM)

Menurut dia penyesuaian anggaran tersebut harus dibarengi dengan optimalisasi serapan anggaran di daerah penerima manfaat dari program pembagian konverter kit. Sebab itu pihaknya meminta kerja sama dengan Komisi VII DPR agar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah karena implementasi anggaran tahun ini hanya tersisa enam bulan lagi.

"Kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR, karena harus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemda menginaktat waktu pelaksanaan kegiatan 2020 hanya tersisa enam bulan ke depan," kata dia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menjelaskan perjalanan dinas dan paket meeting masuk dalam bagian pemangkasan anggaran non operasional Kementerian ESDM dengan total mencapai Rp1,6 triliun. Adapun pos anggaran perjalanan dinas dan paket meeting sebesar Rp536,8 miliar dipangkas sebesar Rp235,72 untuk dialihkan pengadaan kembali konverter kit gratis kepada nelayan dan petani, pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), dan pengerjaan sumur bor air tanah.

"Usulan kami perjalanan dinas dan paket meeting digeser untuk infrastruktur. Kami potong 35-45% sampai akhir tahun," ungkapnya.

Dia menandaskan melalui tambahan alokasi dana tersebut program-program prioritas yang rencananya dihapus tahun ini tetap bisa jalan. Rinciannya pengadaan konverter kit gratis bagi nelayan tetap dianggarkan Rp131,2 miliar dengan jumlah 15 ribu paket, dan petani sebesar Rp61,9 miliar dengan jumlah 7.500 paket. Berikutnya, program kegiatan PJU-TS mendapatkan alokasi senilai Rp30,60 miliar untuk 1.800 titik. Sedangkan, kegiatan sumur bor air tanah mendapatkan alokasi anggaran Rp12 miliar untuk 12 titik.

"Kami sepakat yang sifatnya program prioritas untuk rakyat seperti konverter kit untuk nelayan dan petani, untuk itu kami datang dengan proposal Rp235,75 miliar," kata dia.

Namun penggeseran alokasi anggaran non operasional dianggap belum optimal oleh DPR. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta agar pos anggaran non operasional dipangkas hingga Rp350 miliar dialihkan untuk memenuhi program pembangunan infrastruktur energi khususnya di daerah pemilihan para anggota fraksi.

"Total nilai Rp1,6 triliun itu akan dirinci lagi dan kita akan lihat jika memang ada anggaran yang bisa di optimalisasi oleh Kementerian ESDM," ungkapnya.