Layaknya di Era 80-an, Menko Airlangga Ingin Sektor Kehutanan Kembali Merambah Dunia

JAKARTA - Dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini, kontribusi kehutanan tentu masih relatif kecil terhadap PDB nasional.



"Dan ini tentu perlu kita kembalikan ke masa jayanya seperti di era tahun 80-an, ketika sektor kehutanan dan turunannya menjadi andalan dari ekspor Indonesia," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Dia menyebutkan bahwa perlu terus mendukung optimalisasi sektor usaha kehutanan melalui kegiatan atau kebijakan yang multi-usaha, antara lain PP No. No 23 Tahun 2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merinci PP tersebut.

Kementerian LHK memperlihatkan multi-usaha sebagai kebijakan yang baru, terutama untuk pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi, izin multi-usaha kehutanan secara terintegrasi dan berbasis elektronik. Pemanfaatan hutan di lingkungan perizinan antara lain berupa pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.



"Kebijakan multi-usaha tak hanya berisikan regulasi, namun juga pengawasannya sangat diperlukan, terutama agar pemerintah melalui kebijakan politik itu sesuai dengan cita-cita. Tentunya mengembalikan kejayaan sektor kehutanan perlu memperhatikan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat," terang Airlangga.

Dengan Indonesia mendorong kehutanan berbasis berkelanjutan, dan capaian prestasi selama ini, dibantu juga dengan perubahan iklim sehingga musim hujan relatif tinggi dan jumlah titik-titik panas berhasil dikendalikan oleh KLHK.

Holtikultura, sebut dia, dalam hal ini bisa diselipkan dan menjadi komoditas dari keanekaragaman, terutama akan membantu perekonomian rakyat dan juga bisa menjadi andalan ekspor.

"Tentunya ini menjadi kebijakan yang bisa membangun ekosistem ekonomi dan sosial tanpa harus menambah luas hutan untuk dimanfaatkan," ungkap Airlangga.



Dia menilai, multi-usaha kehutanan menjadi kebijakan yang mendorong usaha yang selama ini telah berjalan dan dengan justifikasi bahwa nilai ekonomi riil terhadap lahan hutan bisa ditingkatkan, kemudian peningkatan area efektif bisa ditingkatkan, pasar kayu relatif bisa menurun namun dari segi pasar produk hilirnya terus meningkat selama kebutuhan papan dunia masih diperlukan, dan juga industri berbasis kehutanan.

"Ini tentu peningkatan PNBP juga sangat diperlukan," pungkasnya.