Pertama Kali dalam 12 Tahun, Pendapatan Negara Tembus di Atas 100%
Kamis, 30 Juni 2022 - 14:19 WIB
loading...
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun di 2021. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, di mana realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun.
Rincian pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun.
Menurut Menkeu, realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 yaitu 115,35% atau mengalami pertumbuhan 22,6% dibandingkan realisasi tahun 2020.
"Ini adalah pencapaian di atas 100% pertama kali sejak 12 tahun terakhir,” ungkap Sri dalam rapat paripurna DPR RI ke-26 di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN 2021 Capai Rp775 Triliun, Utang Rp871 Triliun
Dia melanjutkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun atau sebesar 107,15% dari target APBN Tahun Anggaran (TA) 2021.
“Ini berarti, pada tahun 2021 lalu, penerimaan negara telah kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.546 triliun," paparnya.
Lebih lanjut, Menkeu mencatat realisasi belanja di TA 2021 mencapai Rp2.786.4 triliun atau 101,32% dari APBN TA 2021.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp785,7 triliun.
Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp775,06 triliun.
"Realisasi defisit ini jauh lebih kecil dari yang dianggarkan untuk tahun 2021 dengan defisit sebesar 4,57% dari PDB. Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu sebesar 5,7% dari PDB," tuturnya.
Baca juga: Sidang Paripurna Putuskan RUU Ibu dan Anak Jadi Usul Inisiatif DPR
Sementara itu, Sri melaporkan realisasi pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp871,7 triliun atau 86,62% dari target APBN sebesar Rp1.006,4 triliun. Sri mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari defisit yang lebih kecil.
P
embiayaan ini terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp881,6 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp9,9 triliun.
"Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU, terutama untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur," bebernya.
Dengan defisit yang jauh lebih rendah sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2021 sebesar Rp96,6 triliun.
"SILPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan APBN menjadi kuat di dalam menyongsong tahun 2023," tandasnya.
Rincian pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun.
Menurut Menkeu, realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 yaitu 115,35% atau mengalami pertumbuhan 22,6% dibandingkan realisasi tahun 2020.
"Ini adalah pencapaian di atas 100% pertama kali sejak 12 tahun terakhir,” ungkap Sri dalam rapat paripurna DPR RI ke-26 di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Baca juga: Sri Mulyani: Defisit APBN 2021 Capai Rp775 Triliun, Utang Rp871 Triliun
Dia melanjutkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun atau sebesar 107,15% dari target APBN Tahun Anggaran (TA) 2021.
“Ini berarti, pada tahun 2021 lalu, penerimaan negara telah kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.546 triliun," paparnya.
Lebih lanjut, Menkeu mencatat realisasi belanja di TA 2021 mencapai Rp2.786.4 triliun atau 101,32% dari APBN TA 2021.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp785,7 triliun.
Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp775,06 triliun.
"Realisasi defisit ini jauh lebih kecil dari yang dianggarkan untuk tahun 2021 dengan defisit sebesar 4,57% dari PDB. Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu sebesar 5,7% dari PDB," tuturnya.
Baca juga: Sidang Paripurna Putuskan RUU Ibu dan Anak Jadi Usul Inisiatif DPR
Sementara itu, Sri melaporkan realisasi pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp871,7 triliun atau 86,62% dari target APBN sebesar Rp1.006,4 triliun. Sri mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari defisit yang lebih kecil.
P
embiayaan ini terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp881,6 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp9,9 triliun.
"Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU, terutama untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur," bebernya.
Dengan defisit yang jauh lebih rendah sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2021 sebesar Rp96,6 triliun.
"SILPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan APBN menjadi kuat di dalam menyongsong tahun 2023," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
