Keras! Moskow Peringatkan Siap Balas Sita Aset Barat di Rusia

MOSKOW - Rusia mengisyaratkan bahwa mereka tidak mengesampingkan gagasan untuk menyita aset dan bisnis Barat di negara itu. Langkah keras itu akan diambil jika Barat memutuskan untuk menggunakan aset milik Rusia yang dibekukan di luar negeri.

Dalam briefing media, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova memperingatkan bahwa Rusia siap untuk bertindak jika Barat memutuskan untuk menggunakan aset milik negara yang dibekukan di luar negeri, di antaranya berupa sekitar USD300 miliar (sekitar Rp4.350 triliun) cadangan mata uang asing bank sentral Rusia.



Penggunaan dana itu, tegas Zhakarova, akan ditafsirkan sebagai serangan yang melanggar hukum dan jelas tidak bersahabat. "Itu memberi kami hak untuk mengambil tindakan balasan untuk melindungi kepentingan kami," tandasnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/6/2022).

Tanggapan keras itu dikeluarkan Moskow setelah pejabat tinggi Barat, termasuk kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, menyarankan penyitaan cadangan yang dibekukan untuk membantu mendanai rekonstruksi Ukraina setelah perang.

Zakharova menyebut langkah Barat untuk membekukan aset - yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap Moskow yang mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari - merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Kita tidak boleh melupakan aset asing negara-negara Barat, bisnis dan warga negara yang berada di wilayah negara kita," tegasnya.



"Jika Barat gagal mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, ekonomi terbuka, kepemilikan pribadi, dan independensi peradilan, maka kami juga tidak akan mengakui ini dan bertindak sesuai dengan itu," tambah Zakharova.

Lusinan perusahaan internasional termasuk raksasa minyak BP, produsen mobil Prancis Renault, dan McDonald's telah menghentikan operasi di Rusia sejak Moskow memulai operasi militer khusus dan selanjutnya pengenaan sanksi Barat yang keras.

Anggota parlemen Rusia pada bulan Mei memberikan persetujuan awal untuk RUU yang akan memungkinkan pemerintah menasionalisasi aset perusahaan Barat yang telah meninggalkan negara itu, meskipun belum dibakukan melalui undang-undang.